Berita
Selama Pandemi, Disnakertrans Jabar Catat Hampir 20 Ribu Karyawan Perusahaan di-PHK
AKTUALITAS.ID – Hampir 20 ribu karyawan menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang kinerja bisnisnya terganggu akibat pandemi Covid-19. Mayoritas yang terdampak adalah karyawan yang bekerja di perusahaan sektor tekstil dan manufaktur. Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, sejak pandemi Covid-19 terjadi dari Februari hingga 20 Oktober 2020, ada sekira 1.983 perusahaan […]
AKTUALITAS.ID – Hampir 20 ribu karyawan menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan yang kinerja bisnisnya terganggu akibat pandemi Covid-19. Mayoritas yang terdampak adalah karyawan yang bekerja di perusahaan sektor tekstil dan manufaktur.
Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, sejak pandemi Covid-19 terjadi dari Februari hingga 20 Oktober 2020, ada sekira 1.983 perusahaan dengan total pekerja 111.985 pekerja yang terdampak. Jumlah itu kemungkinan lebih banyak karena belum semua perusahaan yang melaporkan kondisinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Taufik Garsadi menyebut, sejauh ini ada sekira 19.089 pekerja yang mendapat keputusan PHK dari 460 perusahaan. Sedangkan yang dirumahkan angkanya mencapai 80.138 pekerja dari 983 perusahaan.
Disnaker di 27 kabupaten/kota masih melakukan pendataan dan mengkonfimasi bersamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Total yang terkena PHK dan dirumahkan ada 99.227 orang,” ujar dia, Selasa (3/11).
Perusahaan yang mendominasi yang melakukan PHK adalah yang bergerak di sektor tekstil dengan 54,15 persen. Di bawahnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur 23,80 persen.
Ia menjelaskan, hal ini menjadi salah satu alasan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak dinaikannya Upah Minimum Provinsi (UMP). Tujuannya, agar tidak ada lagi karyawan yang mendapat PHK dari perusahaan karena kinerja perusahaan yang terganggu karena pandemi Covid-19.
Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan, 60 persen industri manufaktur yang ada di Indonesia berada di Jawa Barat. Di sisi lain, sektor itu pula yang paling terdampak kinerja bisnisnya karena pandemi.
“Itulah mengapa UMP Jabar tidak dinaikan, mengikuti surat edara dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang idndustrinya sedikit. Jadi kalau upahnya (UMP) dinaikan, kami khawatir ada PHK lagi, yang dirugikan buruh lagi,” kata dia beberapa waktu lalu.
-
DUNIA27/01/2026 15:00 WIBKapal Induk AS Tiba di Timur Tengah, Kemlu Iran: Agresi Washington Akan Berakhir Menyakitkan
-
POLITIK27/01/2026 13:00 WIBUtut Sebut Ada Pimpinan Komisi I DPR Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Siapakah Dia?
-
JABODETABEK27/01/2026 16:00 WIBSoal Penangkapan Pedagang Es Gabus, Anggota TNI-Polri Beri Klarifikasi
-
NUSANTARA27/01/2026 18:30 WIBPenyeludupan 70 Ton Daging Beku dari Singapura Berhasil Digagalkan
-
RAGAM27/01/2026 14:30 WIBWaspada! 14 Wilayah di Indonesia Terancam Gempa Megathrust
-
POLITIK27/01/2026 17:30 WIB9 Nama Disetujui Jadi Anggota Ombudsman 2026-2031, Dalam Rapat Paripurna DPR RI
-
NASIONAL27/01/2026 18:00 WIBAwas! Jangan Coba-coba Konsumsi Gas Tertawa “Whip Pink”
-
RAGAM27/01/2026 19:00 WIBTom Cruise Kembali ke AS Usai Beberapa Tahun Tinggal di Inggris

















