Terkait Kudeta Myanmar, Singapura Setop Modali Bisnis Tembakau

AKTUALITAS.ID – Seorang pengusaha terkemuka Singapura Lim Kaling akan menyetop dan keluar dari investasinya di sebuah perusahaan tembakau yang terkait dengan militer Myanmar. Keputusan ini dilakukan usai tentara menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu dalam kudeta pekan lalu.

Dilansir dari Reuters, Kaling merupakan salah satu pendiri dan direktur Grup Game Razer yang terdaftar di Hong Kong. Dia adalah pemegang saham minoritas di Virginia Tobacco Company melalui RMH Singapore Pte Lt yang memiliki 49 persen dari perusahaan Myanmar.

Berdasarkan laporan PBB pada 2019, Virginia Tobacco dimiliki oleh Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), salah satu dari dua konglomerat yang dijalankan oleh militer negara.

“Peristiwa baru-baru ini di sana (di Myanmar) membuat saya sangat prihatin,” kata Lim dalam pernyataan yang dikirim melalui email, Selasa (9/2/2021).

Lim mengatakan dia menjajaki opsi untuk pelepasan yang bertanggung jawab dari sepertiga sahamnya di RMH, satu-satunya investasi Myanmar yang tersisa, tetapi tidak memberikan kerangka waktu.

Perusahaan asing dengan investasi di Myanmar telah berada di bawah pengawasan yang meningkat sejak kudeta pada 1 Februari. Raksasa minuman Jepang Kirin Holdings pekan lalu membatalkan aliansi bir yang mengikatnya dengan MEHL.
Lihat juga: Kudeta Myanmar Diprediksi Bikin Investor AS ‘Angkat Kaki’

Sejumlah anak perusahaan MEHL menjangkau berbagai industri mulai dari pertambangan ruby dan giok hingga pariwisata dan perbankan, dan konglomerat tersebut dimiliki dan dipengaruhi oleh para pemimpin militer senior termasuk panglima tertinggi Min Aung Hlaing.

Laporan pemerintah Singapura dan Myanmar menunjukkan Singapura telah menjadi sumber investasi asing terbesar ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

Pengumuman Lim datang setelah petisi online yang dimulai oleh kelompok aktivis Justice for Myanmar mendesak Razer untuk mencopot Lim dari dewannya jika dia tidak mengakhiri hubungan bisnisnya dengan militer Myanmar.

Lim tidak merujuk petisi yang telah memperoleh 851 penandatangan tersebut, tetapi kelompok aktivis itu mengklaim kemenangan.

“Dia mendengar suara kami dan bertindak. Terima kasih untuk semua yang menandatangani. Pertahankan perjuangan,” kata kelompok itu dalam sebuah posting Twitter.

Amnesty International juga menyerukan RMH untuk memutuskan hubungan dengan Myanmar, bersama dengan perusahaan lain termasuk POSCO Korea Selatan.