Berita
Terlalu Banyak Stakeholder Tangani Pandemi, Mufidayati: Perlu Dievaluasi
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara detail untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama setahun. Mantan anggota DPRD tersebut memaparkan beberapa hal yang harus segera dievaluasi pemerintah. Pertama terkait kebijakan satu pintu. Ia menyebut, selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara detail untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama setahun.
Mantan anggota DPRD tersebut memaparkan beberapa hal yang harus segera dievaluasi pemerintah.
Pertama terkait kebijakan satu pintu. Ia menyebut, selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak lembaga atau stakeholder yang terlibat.
“Komisi IX selalu mengatakan ke Pak Menkes, ini terlalu banyak stakeholder yang leading sector-nya bukan dari Kemenkes. Padahal pandemi ini bencana kesehatan, bukan bencana alam yang kelihatan. Harusnya leading sector-nya Kemenkes yang paham masalah kesehatan, ada epidemiolog, dan ahli-ahli lainnya,” kata Kurniasih saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta Selatan, Sabtu (6/3/2021).
Selain itu, kata Mufida, yang perlu dievaluasi adalah kebijakan pengendalian ruang gerak masyarakat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Tak dipungkiri banyak masyarakat merasa terbebani dalam mencari nafkah akibat pembatasan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru belum efektif menekan laju penularan Covid-19.
“Kemudian penerapan 3T (testing, tracing, treatment) masih belum mencapai target yang ditentukan WHO, khususnya testing. Kami pernah mengusulkan agar memaksimalkan alat yang ada, seperti GeNose dan karya anak bangsa lain untuk percepat testing, karena kalau mengandalkan PCR butuh waktu lama,” lanjut Kurniasih.
PR lain yang masih menghantui yakni sosialisasi dan penerapan 3M yang sudah berubah menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
“Semakin ke sini semakin kendor, karena kita paham masyarakat mulai bosan dan puncaknya lelah dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Ini harus dievaluasi,” tegasnnya.
“Terakhir soal vaksin yang digadang-gadang sebagai game changer ternyata belum kelihatan. Karena setelah divaksin, masih dibutuhkan 3 M, terbentuknya antibodi juga baru terjadi beberapa hari setelah vaksin kedua. Pengadaan vaksin masih harus di-support lagi karena terbatas,” tandasnya.[Kiki Budi Hartawan/Juniar]
-
POLITIK02/07/2026 19:30 WIBSurvei Citra Institute: Lagu MBG Lebih Dongkrak Citra Golkar daripada Bahlil
-
RIAU02/07/2026 16:30 WIBWabup Bagus Santoso: Polri Terus Jaga Keamanan dan Layani Masyarakat
-
RAGAM02/07/2026 14:40 WIBDelapan Buku Puisi Esai Denny JA Resmi Terbit dalam Bahasa Inggris, Hadir di Google Books untuk Pembaca Dunia
-
FOTO02/07/2026 21:52 WIBFOTO: Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara
-
NASIONAL02/07/2026 06:00 WIBDKPP: Jangan Jadikan Medsos sebagai Pengadilan Kebenaran
-
NASIONAL02/07/2026 20:30 WIBKemensos Tindak Pendamping PKH yang Terbukti Rangkap Pekerjaan
-
JABODETABEK02/07/2026 17:45 WIBOperasi Pemadaman Darat di TPA Jatiwaringin Terus Dioptimalkan
-
RIAU02/07/2026 19:00 WIBKirab Nugraha Sakanti Disambut Antusias Personel dan Ratusan Masyarakat di Riau