DK PBB Akhirnya Setujui Draf Kecaman Kekerasan Militer Myanmar

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya menyetujui rancangan pernyataan sikap untuk mengecam kekerasan aparat keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa.

Akan tetapi, di dalam draf itu mereka tidak mengecam kudeta karena dinilai bakal memicu penolakan dari sejumlah negara sekutu, yaitu China, Rusia, India dan Vietnam.

“Dewan Keamanan mengecam keras kekerasan terhadap unjuk rasa damai, termasuk terhadap perempuan, muda-mudi dan anak-anak. Dewan mendesak militer Myanmar menahan diri dan memantau situasi secara intensif,” demikian isi dokumen pernyataan itu, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/3).

Draf pernyataan sikap itu dirancang oleh Inggris dan diharapkan disetujui dalam rapat di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (12/3) mendatang.

Mereka juga menyatakan prihatin karena aparat Myanmar menahan tenaga medis, anggota serikat buruh, jurnalis hingga warga. DK PBB mendesak supaya militer Myanmar segera membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

Myanmar terperosok ke dalam krisis politik setelah angkatan bersenjata melakukan kudeta dengan menangkap Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint, pada 1 Februari lalu.

Mereka beralasan pengambilalihan kekuasaan dipicu sengketa hasil pemilihan umum pada November 2020. Dalam pemilu itu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang mendukung Suu Kyi menang telak dari partai lain.

Militer menuduh ada kecurangan dalam pemilu 2020, yang dibantah oleh komisi pemilihan umum setempat.

Sejak itu gelombang demonstrasi terus terjadi di Myanmar.

Sampai saat ini dilaporkan lebih dari 60 orang meninggal dalam unjuk rasa di Myanmar. Sedangkan 1.800 demonstran dan belasan jurnalis ditahan aparat.

Penyelidik hak asasi manusia independen PBB dan lembaga pemantau HAM Human Rights Watch mendesak DK PBB menjatuhkan sanksi melarang transaksi persenjataan kepada Myanmar di seluruh dunia. Mereka juga mendesak supaya PBB menjatuhkan sanksi ekonomi khusus kepada pemerintah atau badan usaha di Myanmar yang diduga terkait dengan militer.