Polisi Myanmar Tembaki Massa Pro Demokrasi, Perempuan dan Anak-anak Tewas

Aparat keamanan Myanmar kembali menembaki pengunjuk rasa di Kota Mandalay dan pusat kota Myingyan, Senin (15/3/2021), hingga menewaskan dua orang.

Saksi mata melaporkan polisi melepas tembakan ke arah massa pro demokrasi saat mereka menggelar aksi di Mandalay dan pusat Kota Myingyan.

“Mereka menembaki kami. Seorang gadis tertembak di kepala dan seorang anak laki-laki tertembak di wajahnya … kudengar mereka meninggal,” kata seorang pengunjuk rasa di Myingyan, seperti dikutip dari Reuters.

Kemarin, Minggu (14/3/2021), juga terjadi pertumpahan darah di Hlaingthaya, Yangon. Sebanyak 37 pengunjuk rasa tewas.

Insiden itu terjadi setelah orang yang tak diketahui membakar pabrik-pabrik milik perusahaan China.

Hlaingthaya adalah rumah bagi para pendatang di Myanmar.

Aparat keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan massa saat asap hitam mengepul dari sejumlah pabrik yang dibakar.

Stasiun televisi Myawadday yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah empat pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar.

Salah satu surat kabar China, Global Times, menyalahkan para penghasut atas pembakaran yang terjadi dan menyerukan hukuman bagi pelaku. Pemerintah Negeri Tirai Bambu adalah salah satu negara yang cukup besar menanamkan modal di Myanmar.

Sebelumnya, China disebut berupaya menyarankan penyelesaian krisis secara damai di Myanmar.

Pemimpin aksi menentang kudeta, Thinzar Shunlei Yi, mengatakan orang Myanmar tidak membenci China, tetapi penguasa China harus memahami kemarahan yang dirasakan warga Myanmar atas sikap mereka.

“Pemerintah China harus berhenti mendukung dewan kudeta jika mereka benar-benar peduli dengan hubungan Sino-Myanmar dan untuk melindungi bisnis mereka,” katanya di Twitter.

Kekerasan juga meletus di wilayah lain di Yangon saat protes berlangsung hingga Minggu malam hingga menyebabkan beberapa orang tewas.

Menurut laporan Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), jumlah korban tewas di dalam demo di Myanmar menjadi sekitar 140 orang.

Imbas kerusuhan itu, Angkatan Bersenjata (Tatmadaw) memberlakukan darurat militer di Hlaingthaya, Yangon dan Sepyithaw.

Militer juga memutus jaringan internet di Myanmar. Hal tersebut dianggap sebagai upaya junta menekan pemberitaan terkait kondisi di Myanmar.

Penyedia layanan telekomunikasi diperintahkan untuk memblokir semua data seluler secara nasional. Operator jasa komunikasi seluler Telecom Telenor menyatakan layanan internet di Myanmar untuk saat ini tidak tersedia.

Sementara itu, sejumlah negara telah menjatuhkan sanksi kepada Myanmar, salah satunya Amerika Serikat. Melalui Kementerian Keuangan AS dua anak Min, yaitu Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon terkena sanksi. Selain itu, Kemenkeu AS juga memberikan sanksi kepada enam perusahaan milik kedua anak jenderal itu. Salah satunya adalah A&M Mahar yang dikelola oleh Aung Pyae Sone.

Tak hanya itu, AS memasukkan Myanmar ke dalam kelompok negara musuh seperti Rusia dan China, dimana Negeri Paman Sam mengontrol ketat perdagangan ke negara-negara tersebut terutama terkait komoditas sensitif seperti teknologi dan pertahanan.