Ketua Satgas Covid-19: Aturan Mudik Lebaran Harus Ikuti Kebijakan Pusat

AKTUALITAS.ID – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan aturan mudik Lebaran harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal itu juga merupakan amanat Presiden Joko Widodo.

Pemerintah melarang mudik pada 6-17 Mei 2021. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan pengetatan mudik pada 22 April hingga 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai 24 Mei 2021.

“Menyangkut mudik, Bapak Presiden mengatakan narasi mudik hendaknya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dan ini belum ada perubahan,” ucap Doni di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/4).

Selain larangan mudik, ia mengatakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Tujuannya, agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti di India.

“Kecenderungan yang terjadi di India adalah karena mengabaikan prokes saat menjalankan ritual keagamaan. Oleh karenanya kita harus sadar bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan dengan peningkatan Covid adalah karena tidak patuh pada prokes,” ucapnya.

Terkait larangan mudik, sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah untuk memberikan pengecualian bagi para santri.

Masduki Baidlowi, Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengatakan para santri biasanya menghabiskan Ramadan di pondok pesantren. Namun, kegiatan pesantren ditiadakan saat Hari Raya.

“Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenakan aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” kata Masduki kepada wartawan, Jumat (23/4).

Mantan ketua umum MUI itu juga menyarankan agar organisasi kemasyarakatan ikut mengusulkan dispensasi larangan mudik bagi santri.

“Membikin surat kepada khusus, apakah kepada presiden, atau wakil presiden, atau kaditlantas supaya ada dispensasi. Itu penting agar santri yang pulang belajar bisa bertemu dengan orang tuanya dengan lancar,” tutur Masduki.