Berita
Tanpa UMNO, Partai PM Malaysia Klaim Masih Kuasai Parlemen
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin. Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, […]
 
																								
												
												
											Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.
Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai. Dengan demikian, penarikan dukungan dariUMNO tak banyak memberi pengaruh di tubuh pemerintah Malaysia.
“Saat waktunya tiba di parlemen, akan terbukti bahwa Perikatan masih mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan Muhyiddin masih memiliki mandat sebagai perdana menteri,” ujarnya, sebagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (8/8).
Faizal lantas menghimbau seluruh politikus agar fokus membantu masyarakat menghadapi Covid-19 daripada melakukan politisasi isu pandemi. Pergolakan politik di Malaysia terjadi ketika pada Rabu (7/8), Dewan tertinggi UMNO menggelar rapat yang diakhiri dengan kesepakatan partai untuk menarik dukungan terhadap Muhyiddin.
Sebagaimana dilansir The Straits Times, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.
“Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka menyelewengkan deklarasi status darurat negara, yang terlihat sebagai taktik politik, dan hanya membuat kesengsaraan bagi rakyat dan perekonomian,” kata Zahid.
- 
																	   OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIB OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:45 WIB NASIONAL30/10/2025 12:45 WIBCPNS 2026 Resmi Dibuka, Ini 5 Jurusan yang Paling Dibutuhkan dan Berpeluang Besar Lolos 
- 
																	   DUNIA30/10/2025 22:00 WIB DUNIA30/10/2025 22:00 WIBChina Siap Luncurkan Shenzhou-21, Tiga Astronot Terbang ke Antariksa 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 12:00 WIB NASIONAL30/10/2025 12:00 WIBPenyegaran Organisasi! Kapolri Jenderal Sigit Lantik 4 Kapolda dan Kadivkum Baru 
- 
																	   NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB NASIONAL30/10/2025 14:30 WIB2,1 Ton Narkoba Dimusnahkan Bareskrim Polri 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 11:45 WIB EKBIS30/10/2025 11:45 WIBTarif Listrik Oktober 2025 Tetap, Berikut Rinciannya untuk Pelanggan PLN 
- 
																	   NUSANTARA30/10/2025 12:15 WIB NUSANTARA30/10/2025 12:15 WIBAktivitas Merapi Meningkat, BPPTKG Catat 29 Kali Gempa Guguran 
- 
																	   EKBIS30/10/2025 23:31 WIB EKBIS30/10/2025 23:31 WIBBelanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah 

 
																	
																															 
									 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									











 
											 
											 
											 
											 
											 
											




