Berita
Tanpa UMNO, Partai PM Malaysia Klaim Masih Kuasai Parlemen
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin. Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, […]
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.
Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai. Dengan demikian, penarikan dukungan dariUMNO tak banyak memberi pengaruh di tubuh pemerintah Malaysia.
“Saat waktunya tiba di parlemen, akan terbukti bahwa Perikatan masih mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan Muhyiddin masih memiliki mandat sebagai perdana menteri,” ujarnya, sebagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (8/8).
Faizal lantas menghimbau seluruh politikus agar fokus membantu masyarakat menghadapi Covid-19 daripada melakukan politisasi isu pandemi. Pergolakan politik di Malaysia terjadi ketika pada Rabu (7/8), Dewan tertinggi UMNO menggelar rapat yang diakhiri dengan kesepakatan partai untuk menarik dukungan terhadap Muhyiddin.
Sebagaimana dilansir The Straits Times, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.
“Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka menyelewengkan deklarasi status darurat negara, yang terlihat sebagai taktik politik, dan hanya membuat kesengsaraan bagi rakyat dan perekonomian,” kata Zahid.
-
EKBIS30/10/2025 08:15 WIBDaftar Lengkap Harga BBM Pertamina 30 Oktober 2025: Pertamax Stabil, Dexlite Naik Tipis
-
JABODETABEK30/10/2025 06:15 WIBUsai Hujan Deras, 35 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
JABODETABEK30/10/2025 05:30 WIBCuaca Ekstrem! BMKG Prediksi Hujan Petir di Jakarta Selatan dan Timur Hari Ini
-
EKBIS30/10/2025 11:15 WIBHarga Emas Antam Turun Rp 4.000, Berikut Daftar Harga Hari Ini
-
POLITIK30/10/2025 07:00 WIBKetua Komisi II DPR: Jet Pribadi KPU RI Tak Masuk Temuan BPK
-
EKBIS30/10/2025 09:15 WIBPasar Saham RI Menguat, IHSG Tembus 8.184,39 pada Kamis (30/10/2025)
-
DUNIA30/10/2025 08:00 WIBIsrael Bombardir Gaza Lagi, 30 Orang Tewas di Tengah Gencatan Senjata
-
OLAHRAGA30/10/2025 23:00 WIBListyo Sigit Targetkan Balap Sepeda Indonesia Tembus Olimpiade 2028

















