Berita
Tanpa UMNO, Partai PM Malaysia Klaim Masih Kuasai Parlemen
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin. Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, […]
Partai Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, menyatakan bahwa mereka masih menguasai mayoritas parlemen meski UMNO menarik diri dari koalisi. Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahwa mereka menguasai mayoritas parlemen karena sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.
Faizal menyatakan bahwaMuhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai. Dengan demikian, penarikan dukungan dariUMNO tak banyak memberi pengaruh di tubuh pemerintah Malaysia.
“Saat waktunya tiba di parlemen, akan terbukti bahwa Perikatan masih mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan Muhyiddin masih memiliki mandat sebagai perdana menteri,” ujarnya, sebagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (8/8).
Faizal lantas menghimbau seluruh politikus agar fokus membantu masyarakat menghadapi Covid-19 daripada melakukan politisasi isu pandemi. Pergolakan politik di Malaysia terjadi ketika pada Rabu (7/8), Dewan tertinggi UMNO menggelar rapat yang diakhiri dengan kesepakatan partai untuk menarik dukungan terhadap Muhyiddin.
Sebagaimana dilansir The Straits Times, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan bahwa Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.
“Sudah jelas pemerintahan ini gagal memenuhi aspirasi rakyat. Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka menyelewengkan deklarasi status darurat negara, yang terlihat sebagai taktik politik, dan hanya membuat kesengsaraan bagi rakyat dan perekonomian,” kata Zahid.
-
NUSANTARA27/12/2025 11:30 WIBData Terkini BNPB 26 Desember 2025: 1.137 Tewas dan 457 Ribu Warga Sumatera Mengungsi
-
JABODETABEK27/12/2025 12:30 WIBSolidaritas untuk Bencana Sumatera, Ancol Pastikan Tiadakan Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026
-
OLAHRAGA27/12/2025 17:00 WIBUsai Libur Natal Detroit Pistons Tantang Utah Jazz
-
EKBIS27/12/2025 19:18 WIBKAMMI Apresiasi Terobosan Kementan, 40 Ribu Kader Siap Kawal Swasembada Pangan
-
NASIONAL27/12/2025 15:00 WIBAmnesty Tuntut Penyelidikan Kekerasan Aparat pada Relawan Bencana Aceh
-
OLAHRAGA27/12/2025 20:00 WIBIndonesia Maju ke Final ASEAN Boys’ U-16 Futsal Championship 2025
-
NASIONAL27/12/2025 17:30 WIBRapat Syuriyah–Mustasyar PBNU Bersifat Final dan Mengikat
-
EKBIS27/12/2025 15:15 WIBKAMMI Puji Kebijakan HPP Mentan Amran, Dinilai Nyata Berpihak kepada Petani

















