Berita
Ada 17 teroris di Kabinet, Italia Tolak Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan
Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengatakan pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak dapat diakui namun warga Afghanistan harus mulai menerima bantuan keuangan yang sebelumnya dibekukan setelah Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu. Dia mendesak pemerintah luar negeri untuk mencegah kehancuran keuangan di Afghanistan karena itu bisa menimbulkan pengungsi besar-besaran. “Pengakuan pemerintah Taliban tidak mungkin […]
Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengatakan pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak dapat diakui namun warga Afghanistan harus mulai menerima bantuan keuangan yang sebelumnya dibekukan setelah Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu.
Dia mendesak pemerintah luar negeri untuk mencegah kehancuran keuangan di Afghanistan karena itu bisa menimbulkan pengungsi besar-besaran.
“Pengakuan pemerintah Taliban tidak mungkin dilakukan karena ada 17 teroris di antara para menteri, dan hak asasi perempuan dan anak-anak perempuan masih terus dilanggar,” jelas Di Maio kepada stasiun televisi pemerintah Rai 3, pada Minggu (26/9).
“Jelas, kita harus mencegah Afghanistan dari ledakan migrasi yang tidak terkendali yang dapat mengganggu negara-negara tetangga,” jelas Di Maio yang memimpin rapat G20 menteri luar negeri di New York pekan lalu.
“Ada beberapa cara yang dapat menjamin bantuan keuangan tanpa memberikan uang melalui Taliban. Kami juga setuju jika bagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu kepada perlindungan perempuan dan anak-anak perempuan,” kata dia seperti dilansir laman Al Jazeera, Senin (27/9).
Negara-negara G20, bersama dengan tetangga Afghanistan, berkomitmen untuk melawan terorisme, dan bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia, tambah Di Maio.
Pada Jumat, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan pihaknya mengeluarkan dua lisensi umum, satu mengizinkan pemerintah AS, NGO dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani – keduanya di bawah sanksi – yang diperlukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
-
NASIONAL28/10/2025 15:00 WIB
Kemenhan: TNI Siapkan Langkah Awal Pengiriman Pasukan Pedamaian ke Gaza
-
EKBIS28/10/2025 11:45 WIBHarga Jual dan Buyback Emas Antam Kompak Merosot Rp 45.000 Pagi Ini
-
POLITIK28/10/2025 19:00 WIBKPP-DEM Gelar Diskusi Media Bahas Digitalisasi Pemilu Bareng KPU, Bawaslu dan Kemkomdigi
-
NASIONAL28/10/2025 12:00 WIBIrjen Anwar: Anggota Polri Terlibat LGBT Langsung Dipecat Tanpa Hormat
-
NUSANTARA28/10/2025 12:30 WIBViral ‘Party’ di Kapal Pinishi, Anggota DPRD PAN Langkat Abaikan Maklumat Zulhas?
-
JABODETABEK28/10/2025 13:00 WIBCiliwung Meluap, Rendam 20 RT di Jakarta
-
FOTO29/10/2025 05:13 WIBFOTO: Aksi Peduli Biruni Foundation di Hari Sumpah Pemuda
-
NASIONAL28/10/2025 18:00 WIBLBP, Berpeluang Dipanggil KPK dalam Kasus Whoosh

















