Berita
Skandal Pandora Paper, Presiden Ekuador Ogah Bersaksi ke Parlemen
Presiden Ekuador Guillermo Lasso menolak untuk bersaksi di depan komite parlemen yang sedang menyelidiki soal Pandora Papers pada Rabu (20/10). Komite tersebut dibentuk oleh kongres yang didominasi oposisi untuk menyelidiki aktivitas mantan bankir itu di surga pajak. Awal bulan ini, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) membocorkan sejumlah dokumen yang mengungkap rekening rahasia di luar negeri […]
Presiden Ekuador Guillermo Lasso menolak untuk bersaksi di depan komite parlemen yang sedang menyelidiki soal Pandora Papers pada Rabu (20/10).
Komite tersebut dibentuk oleh kongres yang didominasi oposisi untuk menyelidiki aktivitas mantan bankir itu di surga pajak.
Awal bulan ini, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) membocorkan sejumlah dokumen yang mengungkap rekening rahasia di luar negeri dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Lasso.
Kebocoran itu mengklaim Lasso, yang menjabat pada Mei lalu, mengendalikan 14 perusahaan cangkang, sebagian besar di Panama. Ia menutupnya setelah mantan presiden sayap kiri Rafael Correa (2007-17) melarang calon presiden memiliki perusahaan di surga pajak.
Dari 137 anggota parlemen, 105 anggota memilih mendukung penyelidikan untuk “mengklarifikasi” apakah Lasso telah melanggar hukum Ekuador atau melakukan pelanggaran etika.
Lasso menyatakan tidak akan pergi ke parlemen tetapi bersedia untuk berbicara dengan anggota parlemen di kursi pemerintah “setelah semua program kesaksian diberikan.”
Presiden mengklaim dia memiliki “hak” untuk mengetahui bukti lain apa yang telah diberikan sebelum bersaksi. Istri dan salah satu putranya juga menolak hadir di hadapan komisi.
Lasso mengklaim melakukan “investasi yang sah di negara lain” yang sudah ia singkirkan saat mencalonkan diri dalam pemilihan.
Di Amerika Latin, Presiden Chili Sebastian Pinera, dan Presiden Republik Dominika Luis Abinader juga muncul di Pandora Papers.
Pinera menjadi subjek investigasi kriminal atas penjualan tambang dan menghadapi ancaman prosedur pemakzulan yang diluncurkan oleh pihak oposisi.
-
NUSANTARA27/12/2025 11:30 WIBData Terkini BNPB 26 Desember 2025: 1.137 Tewas dan 457 Ribu Warga Sumatera Mengungsi
-
JABODETABEK27/12/2025 12:30 WIBSolidaritas untuk Bencana Sumatera, Ancol Pastikan Tiadakan Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026
-
OLAHRAGA27/12/2025 17:00 WIBUsai Libur Natal Detroit Pistons Tantang Utah Jazz
-
EKBIS27/12/2025 19:18 WIBKAMMI Apresiasi Terobosan Kementan, 40 Ribu Kader Siap Kawal Swasembada Pangan
-
NASIONAL27/12/2025 15:00 WIBAmnesty Tuntut Penyelidikan Kekerasan Aparat pada Relawan Bencana Aceh
-
OLAHRAGA27/12/2025 20:00 WIBIndonesia Maju ke Final ASEAN Boys’ U-16 Futsal Championship 2025
-
NASIONAL27/12/2025 17:30 WIBRapat Syuriyah–Mustasyar PBNU Bersifat Final dan Mengikat
-
EKBIS27/12/2025 15:15 WIBKAMMI Puji Kebijakan HPP Mentan Amran, Dinilai Nyata Berpihak kepada Petani

















