Jelang Momen Nataru, Pemerintah Berlakukan Pengetatan Prokes

AKTUALITAS.ID – Kementerian Perhubungan menyatakan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) cenderung diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik melalui transportasi umum maupun kendaraan pribadi.

Berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub RI, meskipun PPKM level 3 ditiadakan dan saat ini diberlakukan asesmen sesuai lokasi, namun sebanyak 7 persen atau 11 juta orang di Indonesia akan melakukan perjalanan.

“Adapun di Jabodetabek angkanya menunjukkan 2,8 juta orang akan melakukan perjalanan sehingga hal ini harus diantisipasi bersama mengingat saat ini pandemi masih bersama kita,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Senin (20/12/2021).

Adita menuturkan Kemenhub akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pengendalian transportasi dan petunjuk pelaksanaan penumpang dalam negeri, yaitu Surat Edaran No 109 untuk Transportasi Darat, Surat Edaran No 110 untuk Transportasi Laut, Surat Edaran No 111 untuk Transportasi Udara dan Surat Edaran No 112 untuk Kereta Api yang akan berlaku 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Semua Surat Edaran merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 dan No 24 dan Inmendagri (Instruksi Mendagri) 66 dan 67. Dalam pengaturan dan pengendalian transportasi Nataru tidak akan ada penyekatan namun diberlakukan pengetatan protokol kesehatan (prokes) di semua prasarana transportasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya akan memberlakukan pembatasan kapasitas di semua moda transportasi. Untuk transportasi darat, kata dia, diatur sesuai level PPKM dan jenis moda transportasi. Untuk transportasi laut berlaku kapasitas maksimal 75 persen, transportasi udara 100 persen dengan syarat penyediaan 3 baris bangku kosong bagi penumpang yang menunjukkan gejala sakit.

“Adapun kereta antar kota kapasitas maksimal 80 persen, kereta api lokal perkotaan 70 persen, sedangkan kereta api perjalanan rutin komuter dalam aglomerasi kapasitas maksimal 45 persen,” katanya.

Dalam hal antisipasi masuknya varian Omicron, kata dia, pintu masuk internasional sudah dibatasi, dimulai beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan bandara yang dibuka hanya Soekarno Hatta Jakarta, Sam Ratulangi Manado dan Ngurah Rai di Bali untuk wisatawan mancanegara.

Adapun untuk bandara internasional lain di Batam dan Tanjung Pinang, untuk transportasi laut di Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang dan Nunukan. Perjalanan darat lintas batas negara melalui Entikong dan Aruk di Kalimantan.

Adita menambahkan, dalam penanganan transportasi penumpang, Kemenhub selalu bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya keimigrasian, bea cukai, Kemenkes melalui kantor kesehatan pelabuhan dan tentunya Satgas Penanganan Covid-19.

“Kami lakukan koordinasi intensif dengan stakeholder agar penanganan pelaku perjalanan internasional dapat berjalan dengan baik. Operator diminta meningkatkan pengawasan prokes di sarana prasarana transportasi, dengan menerapkan pengawasan tegas namun humanis untuk mengingatkan masyarakat,” tutur Adita.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi, menyampaikan kebijakan dan penanganan rekayasa lalu lintas perhubungan darat dituangkan dalam Surat Edaran No 109 tahun 2021, terkait perjalanan transportasi darat yang bertujuan membatasi mobilitas selama Nataru.

“Semua pelaku perjalanan pribadi atau angkutan umum/penyeberangan/sepeda motor wajib sudah melakukan vaksin dosis lengkap, rapid antigen negatif 1×24 jam dan memakai aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.

Selain itu, juga diberlakukan pembatasan kapasitas untuk sarana transportasi darat, khususnya angkutan umum dimana kapasitas dibatasi 75 persen dari jumlah maksimal termasuk kapal penyeberangan termasuk kapal roro (roll on roll off).

Budi mengatakan pengelola terminal simpul transportasi di darat, termasuk pelabuhan terminal penyeberangan harus menyiapkan dan menerapkan aplikasi PeduliLindungi di tiap shuttle, juga melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ruang tunggu kapal dan kendaraan termasuk bus.

“Sterilisasi bisa dilakukan oleh petugas lapangan dan bekerja sama dengan operator. Sterilisasi dilakukan berkala usai digunakan,” ujar Budi.

Dia menambahkan, pengelola simpul transportasi darat juga harus melakukan pengecekan suhu tubuh masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Pihaknya pun mengimbau pengelola untuk menyiapkan prasarana pendukung penanganan Covid-19 seperti hand sanitiszer, wastafel yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat, serta ruang isolasi.

Untuk Nataru, kata dia, akan disiapkan pola dan pendekatan manajemen rekayasa lalu lintas bekerja sama dengan kepolisian, PUPR dan pengelola jalan tol.

Dia mengatakan saat terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan tol/nasional, pihaknya akan memberlakukan kebijakan situasional dengan melihat kebutuhan di lapangan.

“Ini merupakan diskresi kepolisian, mereka yang akan mengeksekusi situasi di lapangan, bisa berupa contraflow, satu arah atau ganjil genap. Hal itu sangat mungkin dilakukan sesuai penilaian pihak kepolisian di lapangan,” beber Budi.

Bagi Pemda yang memiliki kawasan wisata maka diberikan kewenangan untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan pengetatan perjalanan. Namun jika terjadi penumpukan, antrean tol panjang dan volume kendaraan meningkat, maka akan akan dialihkan dari jalan ke jalan nasional. Hal ini akan melihat kebutuhan di lapangan.

Terkait perjalanan aglomerasi Jabodetabek dan sebagainya, baik menggunakan kendaraan pribadi atau umum tidak akan dikenakan pengaturan perjalanan terkait vaksin dan sebagainya.

“Namun demikian, kami akan siapkan pengetesan random sampling bagi pelaku perjalanan di jembatan penyeberangan, terminal, rest area atau tempat lain yang dipandang perlu untuk random sampling untuk pengetesan rapid test antigen gratis. Kami juga akan cek vaksinasi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak,” ujar Budi.

Dia menambahkan, untuk angkutan logistik/barang, pemerintah akan membantu pengemudi dan asistennya untuk melakukan rapid test antigen gratis untuk pelabuhan penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk, juga Bakauheni-Merak dan Padang Bai ke Lembar.

“Semoga pengaturan transportasi Nataru bisa dipahami masyarakat dengan baik,” pungkas Budi.