Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan, Netty: Pastikan yang Miskin Tak Semakin Miskin

AKTUALITAS.ID – Anggota MPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah harus serius dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

“Keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan harus diperkuat agar yang kaya tidak semakin kaya sementara yang miskin semakin miskin,” kata Netty saat menyerap aspirasi masyarakat di Cirebon, pada Selasa, 17 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang didukung oleh Setjen MPR RI.

“Kita harus selalu mendorong dan mengawasi pemerintah untuk selalu setia menjalankan mandat konstitusi bahwa harus tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Netty.

Oleh karena itu, Netty mengajak masyarakat untuk cek dan ricek saat memilih wakil dan para pemimpinnya.

“Hadirnya ekonomi rakyat yang berkeadilan dimulai dari memilih orang-orang baik yang berpihak kepada rakyat. Pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakannya,” ujar Netty.

“Jangan karena hanya iming-iming sesuatu kita justru terlena dan tidak peduli dengan sosok pemimpin yang bakal mengatur dan menentukan setiap pembangunan yang ada di negeri ini,” tambahnya.

Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bersama anggota MPR RI Netty Prasetiyani Aher ini diikuti oleh ratusan masyarakat Cirebon. Selain masyarakat lokal, kegiatan juga dihadiri oleh para tokoh dan juga pakar.

Dwi Septiawati Djapar, Dewan Kehormatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), sebagai narasumber pendamping mengatakan bahwa sistem perekonomian kerakyatan ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

“Jadi, semua kebijakan dan tindakan ekonomi negara dilakukan untuk tujuan kedaulatan rakyat, bukan malah membuat rakyat makin sengsara karena tidak memiliki akses dan peluang untuk membangun perekonomiannya,” paparnya

Dwi juga mencontohkan bahwa kebijakan ekonomi kerakyatan akan memberi ruang pada Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) yang dikelola rakyat untuk berkembang dan meluas. “Untuk mengukur apakah sistem perekonomian kerakyatan berjalan dengan benar atau tidak; bisa dilihat sejauh mana UMKM berkembang,” katanya. (Red)