Kemenkes Korsel Selesaikan Pemrosesan Pengunduran Diri 7.700 Dokter Magang

AKTUALITAS.ID – Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan telah menyelesaikan pemrosesan pengunduran diri hampir 7.700 dokter magang yang telah meninggalkan posisi mereka dalam lima bulan terakhir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan kuota sekolah kedokteran. Jumlah ini mencapai 56,5 persen dari total 14.531 dokter peserta pelatihan yang menyatakan niat mereka untuk mundur sejak akhir Februari.

Kementerian telah mengumumkan bahwa 7.707 kandidat baru telah mendaftar untuk program pelatihan yang akan dimulai pada September. Penerimaan peserta pelatihan baru akan diselesaikan pada Agustus untuk mengurangi dampak pengunduran diri massal ini.

Jung Yoon-soon, pejabat senior kesehatan, menyatakan, “Kami berencana menerapkan langkah-langkah untuk membantu dokter magang yang kembali melanjutkan pelatihan mereka dan meminimalkan dampak terhadap jangka waktu izin mereka sebagai spesialis medis.”

Pemerintah Korea Selatan telah mendesak rumah sakit untuk menyelesaikan penerimaan pengunduran diri para dokter magang pada Senin lalu dan berjanji tidak akan mencabut izin medis mereka yang berpartisipasi dalam aksi mogok, baik mereka kembali ke rumah sakit atau tidak. Bagi mereka yang kembali mengikuti pelatihan, pemerintah menawarkan perlakuan khusus dan kesempatan untuk mendapatkan lisensi spesialis.

Dalam pertemuan mengenai pemogokan, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong menyampaikan keprihatinannya, “Sangat disayangkan bahwa sebagian besar dokter peserta pelatihan kemungkinan besar tidak akan kembali.” Namun, pemerintah akan segera memulai proses perekrutan dokter peserta pelatihan untuk semester kedua, memberikan kesempatan bagi para dokter junior untuk mendapatkan lisensi spesialis.

Pemogokan tersebut telah mengganggu sistem layanan kesehatan di Korea Selatan, menyebabkan sebagian besar rumah sakit besar mengurangi perawatan, pembedahan, dan layanan lainnya. Pemerintah berjanji untuk meningkatkan pemantauan kondisi medis dan memperkuat sistem darurat guna meminimalkan kekosongan layanan medis.

Meski mendapat tentangan keras dari para dokter, pemerintah telah menetapkan kenaikan kuota penerimaan sekitar 1.500 siswa sekolah kedokteran untuk tahun depan. Langkah ini diambil sebagai upaya mengatasi kekurangan dokter. Namun, para dokter menilai peningkatan kuota tersebut akan membahayakan kualitas pendidikan kedokteran dan layanan medis di masa depan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga merujuk 18 dokter, mahasiswa kedokteran, dan pihak lain ke pihak penuntut untuk penyelidikan terkait dugaan keterlibatan mereka dalam merilis daftar dokter junior yang kembali ke rumah sakit setelah mogok. Daftar ini beredar secara daring pekan lalu, dan pihak kepolisian kini sedang melakukan penyelidikan.

“Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus stigmatisasi terhadap dokter yang baru kembali menjalani pelatihan,” tambah pernyataan dari Kementerian Kesehatan.

Dengan berbagai langkah antisipatif yang telah diambil, pemerintah berharap dapat mengatasi dampak pemogokan dan memastikan kelangsungan layanan medis yang memadai bagi masyarakat. (KAISAR/RAFI)