Pendudukan Gaza: Netanyahu Dihadang Kritik dari Militer dan Eks Kepala Keamanan

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan mengajukan rencana pencaplokan atau pendudukan penuh Jalur Gaza kepada kabinet keamanan, meskipun menghadapi penolakan keras dari Angkatan Pertahanan Israel (IDF). Langkah ini menandai perubahan dramatis dalam strategi militer Israel di wilayah yang selama ini sebagian besar sudah berada di bawah kendali militer.

Menurut laporan Times of Israel dan Ynet, Netanyahu secara pribadi menyebut istilah “pendudukan Jalur Gaza” saat berdiskusi dengan para menteri, menegaskan tekadnya untuk memperluas operasi militer di Gaza hingga seluruh wilayah kantong tersebut berada di bawah kontrol penuh Israel. Namun Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan menentang rencana ini dengan alasan risiko besar, termasuk ancaman terhadap sandera yang masih berada di tangan kelompok Hamas serta konsekuensi jangka panjang yang sangat berat.

Situasi politik di Israel semakin memanas dengan munculnya perpecahan di dalam kabinet keamanan. Meski Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz masih ragu-ragu, tekanan internal kian kuat. Setidaknya 18 mantan kepala badan keamanan Israel, termasuk Mossad, Shin Bet, dan militer, mengeluarkan peringatan keras perang yang berkepanjangan tanpa tujuan politik jelas akan menjerumuskan Israel ke dalam kekalahan dan kehancuran.

Para mantan pejabat ini menyerukan agar pemerintah segera menghentikan konflik yang menurut mereka telah merusak reputasi dan keamanan negara secara drastis. “Perang ini tidak lagi menjadi perang yang adil,” ujar Ami Ayalon, mantan kepala Shin Bet, menyoroti dampak serius yang dialami Israel.

Di sisi lain, Avigdor Lieberman, pemimpin partai ultranasionalis Yisrael Beiteinu, menuduh Netanyahu merusak demokrasi Israel dan mengisolasi negara tersebut di mata dunia. Ia mengkritik kegagalan pemerintah dalam mengembalikan para tawanan dan menilai langkah-langkah Netanyahu sebagai pengorbanan nilai-nilai nasional demi kepentingan politik pribadi.

Dalam konteks ini, masa depan Jalur Gaza dan nasib jutaan warga sipil yang tinggal di sana masih penuh ketidakpastian. Organisasi kemanusiaan menghadapi tantangan besar di tengah eskalasi militer dan rencana pendudukan yang dapat memperpanjang penderitaan di wilayah yang sudah lama dilanda konflik ini.

Dengan tekanan domestik yang semakin menguat dan risiko keamanan yang kompleks, keputusan kabinet Israel atas rencana pendudukan Gaza akan menjadi titik penting yang menentukan arah konflik dan stabilitas kawasan dalam waktu dekat. (Mun)