Parlemen Nepal Dibubarkan, Pemilu Akan Digelar Maret 2026 Usai Demo Berdarah

AKTUALITAS.ID – Krisis politik dan sosial di Nepal memasuki babak baru. Presiden Nepal resmi membubarkan parlemen setelah rangkaian aksi protes anti-pemerintah berujung ricuh dan menewaskan sedikitnya 51 orang. Pemerintah juga menetapkan jadwal Pemilu pada 5 Maret 2026 mendatang.

Penasihat pers presiden, Kiran Pokharel, mengatakan keputusan ini diambil atas rekomendasi perdana menteri. Untuk mengisi kekosongan, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, ditunjuk sebagai perdana menteri sementara. Ia resmi diambil sumpah pada Jumat (12/9/2025) dan mendapat dukungan luas dari kelompok anak muda “Gen Z” yang memimpin gelombang demonstrasi.

“Selamat! Semoga Anda sukses, semoga negara ini sukses,” ujar Presiden Ram Chandra Paudel usai prosesi pelantikan Karki, dikutip AFP.

Kerusuhan bermula dari protes pemblokiran media sosial yang kemudian meluas menjadi gelombang perlawanan terhadap dugaan korupsi elit politik. Situasi memanas saat aparat kepolisian menembaki demonstran dengan peluru tajam. Amnesty International mengecam keras tindakan tersebut.

Tak hanya korban jiwa, aksi anarkis juga membuat lebih dari 12.500 narapidana kabur dari berbagai penjara di Nepal. Hingga kini, mereka masih buron. Kepolisian Nepal menyebut puluhan senjata api berhasil disita, sementara 27 orang ditangkap terkait aksi kekerasan dan penjarahan.

Kerusuhan besar itu juga memaksa PM KP Sharma Oli mundur dari jabatannya pada Selasa (9/9/2025). Namun, langkah itu tak mampu meredam kemarahan warga. Situasi memanas hingga gedung parlemen dan rumah pejabat tinggi dibakar massa.

Militer Nepal kini turun tangan mengendalikan keadaan. Jam malam diberlakukan secara nasional, tentara berpatroli di Kathmandu, dan pos-pos pemeriksaan militer didirikan di seluruh ibu kota. Militer memperingatkan bahwa tindak vandalisme dan kekerasan akan ditindak tegas.

Banyak kalangan khawatir gerakan rakyat Nepal yang dipelopori generasi muda telah ditunggangi pihak lain. Militer menyebut aksi protes ini sebagian dimanfaatkan oleh “penyusup” untuk menimbulkan kekacauan lebih luas. (Mun)