DUNIA
Iran Diguncang Demo, Trump Buka Opsi Intervensi Militer
AKTUALITAS.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan sejumlah opsi tegas terhadap Iran menyusul gelombang demonstrasi besar di negara tersebut yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 500 orang. Salah satu opsi yang disebut Trump secara terbuka adalah serangan militer.
Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (11/1/2026), sebagaimana dikutip AFP.
“Kami mempertimbangkannya dengan sangat serius. Militer juga sedang mempertimbangkannya. Kami sedang meninjau beberapa opsi yang sangat kuat. Kami akan membuat keputusan,” ujar Trump.
Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), sebelumnya melaporkan bahwa lebih dari 500 orang tewas dalam rangkaian aksi unjuk rasa di Iran. Dari jumlah tersebut, 490 korban disebut sebagai demonstran dan 48 lainnya aparat keamanan.
HRANA juga mencatat sedikitnya 10.600 orang ditangkap selama demonstrasi berlangsung di berbagai wilayah Iran. Namun hingga kini, otoritas Iran belum merilis data resmi terkait jumlah korban jiwa. Kantor berita Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi laporan HRANA secara independen.
Iran telah diguncang demonstrasi besar sejak 28 Desember 2025, yang disebut sebagai aksi protes terbesar sejak 2022. Unjuk rasa awalnya dipicu oleh krisis moneter dan anjloknya nilai mata uang rial, sebelum berkembang menjadi tuntutan perubahan rezim Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Amerika Serikat dan Israel sejak awal secara terbuka menyatakan dukungan kepada rakyat Iran. Trump bahkan sebelumnya menegaskan Washington siap turun tangan jika aparat Iran terus menggunakan kekerasan terhadap warga sipil.
Trump dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para penasihat senior keamanan nasional pada Selasa (13/1/2026) untuk membahas situasi Iran. The Wall Street Journal melaporkan, Trump membuka opsi intervensi langsung, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Sementara itu, The Jerusalem Post mengutip sejumlah pejabat yang menyebut Trump telah memutuskan untuk membantu demonstran Iran. Opsi bantuan yang tengah dipertimbangkan antara lain dukungan militer terbatas, bantuan siber, hingga penyediaan akses jaringan internet.
Sejak Kamis (8/1), pemerintah Iran dilaporkan memutus akses internet nasional seiring meningkatnya eskalasi protes. Dalam sejumlah laporan, demonstran disebut membakar gedung pemerintah, kendaraan, serta fasilitas umum.
Lembaga-lembaga HAM menyatakan aksi protes kini telah meluas dan terjadi di hampir seluruh provinsi di Iran.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menggelar pertemuan dengan jajaran menteri dan pejabat keamanan pada Minggu terkait perkembangan situasi di Iran. Netanyahu memutuskan untuk tidak terlibat secara terbuka dalam konflik internal Teheran dan memilih membiarkan Amerika Serikat mengambil langkah utama.
Meski demikian, Israel dilaporkan bersiaga menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran.
Pemerintah Iran sendiri telah memperingatkan Amerika Serikat dan Israel agar tidak mencampuri urusan domestik Teheran. Iran mengancam akan menyerang Israel, serta pangkalan dan kapal militer AS di kawasan jika kedua negara nekat melakukan intervensi. (Mun)
-
POLITIK27/01/2026 17:30 WIB9 Nama Disetujui Jadi Anggota Ombudsman 2026-2031, Dalam Rapat Paripurna DPR RI
-
POLITIK28/01/2026 11:00 WIBDPP Prima: Ambang Batas 0 Persen Wujud Nyata Demokrasi Pancasila
-
NUSANTARA27/01/2026 18:30 WIBPenyeludupan 70 Ton Daging Beku dari Singapura Berhasil Digagalkan
-
RAGAM27/01/2026 19:00 WIBTom Cruise Kembali ke AS Usai Beberapa Tahun Tinggal di Inggris
-
NASIONAL27/01/2026 18:00 WIBAwas! Jangan Coba-coba Konsumsi Gas Tertawa “Whip Pink”
-
EKBIS28/01/2026 09:30 WIBIHSG Jatuh 6,8% Setelah MSCI Bekukan Kenaikan Bobot Saham Indonesia
-
JABODETABEK27/01/2026 20:00 WIBPeredaran 27 Kg Sabu dan 5.000 Happy Five Berhasil Diungkap
-
RIAU27/01/2026 20:17 WIBPolda Riau Bangun dan Renovasi 26 Jembatan untuk Keselamatan dan Akses Pendidikan

















