Jepang Gelar Pemilu 8 Februari, Sanae Takaichi Berharap Dukungan Publik

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan parlemen Jepang pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat. Langkah ini membuka jalan bagi pemilu nasional Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.

Seperti dilaporkan AFP, keputusan pembubaran parlemen ini diambil Takaichi dengan mengandalkan tingginya tingkat dukungan publik terhadap kabinetnya, meski Partai Liberal Demokratik (LDP) yang dipimpinnya tengah menghadapi penurunan popularitas akibat sejumlah skandal politik.

Sebagai perdana menteri wanita pertama dalam sejarah Jepang, Takaichi sebelumnya telah mengumumkan niat membubarkan parlemen sejak Senin (19/1/2026). Ia berupaya memperoleh mandat politik yang lebih kuat untuk menjalankan kebijakan strategis, terutama dalam menekan dampak kenaikan biaya hidup serta meningkatkan anggaran pertahanan nasional.

Pembubaran majelis rendah parlemen diumumkan secara resmi oleh Ketua Parlemen Jepang dengan membacakan surat dari PM Takaichi. Prosesi tersebut diiringi teriakan tradisional “banzai” dari para anggota parlemen, menandai dimulainya tahapan menuju pemilu.

Saat ini, koalisi pemerintahan yang terdiri dari LDP dan Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah. Kondisi ini mendorong Takaichi untuk mencari dukungan rakyat guna memperkuat posisi politik pemerintahannya pasca-pemilu.

Namun demikian, sejumlah analis menilai hasil pemilu belum dapat dipastikan. Profesor Ilmu Politik Universitas Tsukuba, Hidehiro Yamamoto, menyebut tingginya dukungan terhadap kabinet belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas LDP.

“Belum jelas apakah dukungan publik terhadap kabinet Takaichi akan beralih menjadi dukungan nyata bagi LDP. Kekhawatiran utama masyarakat saat ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi,” ujar Yamamoto kepada AFP.

Isu kenaikan harga dan inflasi menjadi faktor krusial dalam dinamika politik Jepang. Ketidakpuasan publik terhadap lonjakan biaya hidup sebelumnya berkontribusi pada kejatuhan Shigeru Ishiba, perdana menteri terdahulu yang digantikan Takaichi pada Oktober 2025.

Meski selama bertahun-tahun Jepang dikenal bergulat dengan deflasi, kondisi ekonomi terbaru menunjukkan kenaikan biaya hidup yang signifikan. Situasi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar Yen, yang menyebabkan harga barang impor semakin mahal dan menekan daya beli masyarakat.

Pemilu 8 Februari mendatang akan menjadi ujian penting bagi kepemimpinan Sanae Takaichi sekaligus menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik Jepang ke depan. (Mun)