Washington Resmi Labeli Palestine Action Kelompok Teroris

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Amerika Serikat resmi memasukkan organisasi berbasis Inggris, Palestine Action, ke dalam daftar kelompok teroris. Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump dalam membidik kelompok yang dikategorikan sebagai gerakan kiri ekstrem.

Departemen Keuangan AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) pada Rabu (26/8/2026) mengumumkan tindakan terhadap tiga kelompok yang disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekstremisme, yakni Autistici/Autistic Inventati, Palestine Action, dan Masar Badil.

Dalam pernyataan resminya, OFAC menyebut langkah tersebut diambil untuk menghadapi apa yang disebut sebagai ancaman kelompok teroris sayap kiri ekstrem yang melakukan kekerasan.

“Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan mengambil tindakan untuk melawan ancaman yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh kelompok teroris sayap kiri ekstrem yang melakukan kekerasan,” demikian pernyataan pemerintah AS.

Menurut pemerintah AS, Autistic Inventati yang berbasis di Italia dituding menyediakan arsitektur digital, alat, dan layanan bagi sel-sel Antifa serta kelompok ekstremis kiri lainnya.

Sementara Masar Badil disebut Washington sebagai kelompok transnasional yang dituduh beroperasi sebagai kedok bagi Front Populer untuk Pembebasan Palestina.

Sorotan paling tajam mengarah kepada Palestine Action. Organisasi yang didirikan pada Juli 2020 itu selama ini dikenal melalui kampanye penolakan terhadap keterlibatan perusahaan dan institusi global dalam pendudukan Israel serta operasi militer Israel di Palestina.

Pemerintah AS menyebut Palestine Action yang berbasis di Inggris telah lebih dahulu masuk dalam daftar kelompok teroris oleh pemerintah Inggris pada Juli 2025.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan Washington akan menggunakan instrumen ekonomi untuk menekan kelompok-kelompok yang masuk dalam daftar tersebut, termasuk jaringan dan para pendukungnya.

“Terorisme politik tak punya tempat di masyarakat kita,” kata Bessent.

Ia menegaskan pemerintah AS akan berupaya memutus jalur keuangan kelompok yang menjadi target kebijakan tersebut.

Tindakan ini disebut berlandaskan strategi kontraterorisme AS 2026 yang mengidentifikasi ancaman dari kelompok ekstremis sayap kiri yang melakukan kekerasan. Pemerintah AS menargetkan ketiga organisasi tersebut beserta para pemimpinnya dengan alasan melindungi warga dari risiko ekstremisme.

Keputusan tersebut muncul di tengah langkah pemerintahan Trump yang semakin agresif menghadapi gerakan kiri dan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan agenda konservatifnya.

Masuknya Palestine Action ke daftar terorisme AS pun diperkirakan memicu kontroversi baru. Sebab, kelompok tersebut selama ini memosisikan diri sebagai gerakan kampanye politik yang menentang keterlibatan pihak-pihak global dalam konflik Israel-Palestina.

Kini, konflik politik itu memasuki babak baru: bukan sekadar pertarungan narasi dan demonstrasi, melainkan juga perang melalui instrumen hukum dan tekanan finansial. Di bawah pemerintahan Trump, garis antara keamanan nasional, ekstremisme, dan pertarungan politik kembali menjadi sorotan dunia. (Mun)