EKBIS

Pemerintah Dorong Kebijakan Satu Harga LPG 3 Kg, Berikut Daftar Harga Terbaru 12 Agustus 2025

Aktualitas.id -

12/08/2025 10:15 WIB

Ilustrasi, Dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan kebijakan satu harga LPG 3 kilogram guna mewujudkan pemerataan akses energi dan mengurangi disparitas harga antarwilayah. Revisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 sedang disiapkan sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi LPG tepat sasaran sekaligus menutup celah kebocoran. “Kita tetapkan saja satu harga supaya tidak ada gerakan tambahan di bawah. Kebocoran distribusi harus kita hentikan,” ujarnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi wilayah Tangerang Selatan masih sesuai HET Rp19.000 per tabung, sementara di tingkat pengecer bisa mencapai Rp22.000 per tabung karena biaya pengantaran.

Sementara itu, harga LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg di agen resmi Pertamina bervariasi sesuai wilayah, mulai Rp90.000 hingga Rp117.000 untuk ukuran 5,5 kg, dan Rp192.000 hingga Rp249.000 untuk ukuran 12 kg.

Berikut daftar harga LPG terbaru per (12/8/2025):

Wilayah	LPG 3 Kg (Pangkalan Resmi)	LPG 3 Kg (Pengecer)	LPG 5,5 Kg	LPG 12 Kg
Tangerang Selatan	Rp19.000	Rp22.000	Rp110.000*	Rp210.000*
Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Sulsel, Sulteng	Mengikuti HET daerah	–	Rp94.000	Rp194.000
Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulut, Sultra	Mengikuti HET daerah	–	Rp97.000	Rp202.000
Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB	Mengikuti HET daerah	–	Rp90.000	Rp192.000
Kalimantan Utara	Mengikuti HET daerah	–	Rp107.000	Rp229.000
Maluku, Papua	Mengikuti HET daerah	–	Rp117.000	Rp249.000

Kebijakan satu harga LPG 3 kg diharapkan mampu menekan kesenjangan harga dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tantangan seperti biaya distribusi di wilayah terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan faktor cuaca harus diatasi agar kebijakan ini berjalan efektif.

Dengan daftar harga terbaru ini, pemerintah juga mengajak masyarakat ikut mengawasi implementasi di lapangan agar tujuan pemerataan energi dapat benar-benar tercapai. (Yoke Firmansyah/Mun)