DPR Nilai Usulan JK Bisa Ganggu Stabilitas APBN

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menilai usulan Jusuf Kalla terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi membebani pemerintah di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.

Wihadi menyampaikan bahwa harga minyak dunia saat ini masih fluktuatif, sementara kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dinilai masih dalam batas aman dengan proyeksi defisit sebesar 2,9 persen.

Ia pun mengingatkan agar setiap usulan kebijakan, termasuk soal kenaikan harga BBM, perlu mempertimbangkan secara matang struktur APBN.

“Terkait pernyataan Pak JK yang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM, kita harus melihat bahwa harga minyak dunia belum stabil dan struktur APBN kita masih terjaga,” ujar Wihadi, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM saat ini justru tepat karena mampu menjaga daya beli masyarakat.

Dengan daya beli yang tetap terjaga, lanjut Wihadi, penerimaan negara juga dapat terus berjalan dengan baik.

“Kalau daya beli masyarakat tetap kuat, maka penerimaan negara juga bisa terjaga,” jelasnya.

Ia menilai, jika usulan kenaikan harga BBM diikuti, justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti penurunan daya beli hingga berkurangnya pendapatan negara.

Selain itu, Wihadi juga menyoroti bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian akibat faktor geopolitik, pemerintah dinilai sudah mengambil langkah yang tepat.

Ia bahkan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memilih untuk tidak menaikkan harga BBM.

“Saya kira keputusan tidak menaikkan harga BBM saat ini justru memberikan efek positif bagi pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Wihadi menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan usulan kebijakan strategis, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Ia pun menyarankan agar semua pihak, termasuk Jusuf Kalla, mempertimbangkan kondisi fiskal dan ekonomi nasional secara menyeluruh sebelum memberikan pernyataan terkait kebijakan publik.

Dengan kondisi ekonomi yang dinilai masih stabil, DPR berharap kebijakan pemerintah tetap fokus menjaga daya beli masyarakat serta keberlanjutan fiskal negara. (Bowo/Mun)