Longsor Sampah Bantargebang Dinilai Bukti Krisis Pengelolaan Sampah

AKTUALITAS.ID – Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai peristiwa longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan empat orang menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola sampah.

Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI Wahyu Eka Styawan mengatakan tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan konsekuensi dari sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang.

“Pendekatan pengelolaan sampah nasional masih bertumpu pada penumpukan di tempat pembuangan akhir yang terus meninggi dan semakin berbahaya,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (12/3/2026).

Ia menambahkan, peristiwa longsor di Bantargebang bukan kejadian pertama. Sebelumnya, tempat pembuangan akhir di Cipayung juga mengalami longsor. Bahkan selama musim hujan dalam enam bulan terakhir tercatat terjadi sekitar tiga hingga lima kejadian longsor sampah.

WALHI menilai Kementerian Lingkungan Hidup serta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara efektif sehingga bencana serupa terus berulang.

Menurut Wahyu, longsornya gunungan sampah di Bantargebang mencerminkan krisis yang lebih luas dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Banyak tempat pembuangan akhir disebut telah melampaui kapasitas daya tampung, sementara produksi sampah terus meningkat tanpa strategi pengurangan yang serius.

Ia juga mengingatkan bahwa tragedi tersebut mengulang peristiwa besar di masa lalu, yakni longsor sampah di Leuwigajah, Jawa Barat, yang menewaskan ratusan orang.

“Peristiwa ini mengulang luka lama yang seharusnya sudah menjadi pelajaran penting bagi negara,” ujarnya.

Selain itu, WALHI menyoroti masih banyaknya tempat pembuangan akhir di Indonesia yang menggunakan sistem open dumping. Tercatat sekitar 343 dari total 550 TPA di Indonesia menghadapi persoalan serupa sehingga berpotensi memicu krisis penumpukan sampah di berbagai kota.

WALHI juga menilai krisis sampah di kota besar kerap dipindahkan ke daerah lain. Dalam kasus Jakarta, sebagian besar sampah ibu kota dibuang ke TPST Bantargebang yang berada di wilayah Bekasi.

“Kegagalan pengelolaan sampah di Jakarta dilimpahkan ke Bekasi, sementara penutupan TPA Cipeucang di Tangerang Selatan membuat daerah tersebut mencari lokasi pembuangan baru hingga ke Serang dan Bogor,” jelasnya.

WALHI mendesak pemerintah segera melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menempatkan pengurangan sampah dari sumber sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut dinilai penting agar tragedi serupa tidak terus berulang dan menimbulkan korban jiwa di masa depan.

“Tragedi di Bantargebang harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera melakukan transformasi tata kelola sampah dari sumber sejalan dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola sampah, kota-kota di Indonesia berisiko terus menghadapi bencana serupa dengan dampak yang semakin besar bagi manusia dan lingkungan. (Kusuma/Mun)