Basuki: Rp48,8 Triliun Disiapkan untuk Wujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik

AKTUALITAS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini ditujukan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kota tersebut bisa berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia.

Menurut Basuki, IKN akan dinyatakan sebagai ibu kota politik ketika seluruh lembaga negara, termasuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif, telah terintegrasi di dalamnya.

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, serta pembangunan ekosistem pendukung dan akses transportasi menuju IKN wilayah perencanaan 2.

“Oleh karena itu, Presiden telah memerintahkan agar OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum segera meninjau dan merombak desain pembangunan untuk komplek perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif. Desain otentik yang telah dirancang harus disesuaikan agar sejalan dengan rencana pembangungan tahap kedua ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan sama, Basuki juga mengindikasikan bahwa OIKN bersama Kementerian PU akan segera membentuk tim desain yang akan mengikuti arahan Presiden untuk menyesuaikan rancangan tersebut.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, dana yang dialokasikan juga akan digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana serta sarana yang telah selesai dibangun, mengingat pentingnya menjaga aset dalam kondisi prima.

Lebih jauh, OIKN saat ini tengah merencanakan program berbasis kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan total anggaran mencapai Rp60,93 triliun. Dari anggaran tersebut, proyek yang sedang dikerjakan meliputi pembangunan 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.

Selain itu, terdapat enam proyek KPBU yang mencakup pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki menekankan pentingnya langkah-langkah strategis ini untuk memastikan IKN dapat berfungsi optimal dan siap menjadi ibu kota politik yang diharapkan. (Damar Ramadhan)