Waka MPR Soroti Banjir di Musim Kemarau sebagai Bukti Nyata Cuaca Ekstrem

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan keprihatinannya atas banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan di tengah musim kemarau. Ia menilai fenomena ini sebagai indikasi kuat perubahan iklim semakin nyata dan mengancam.

“Banjir yang terjadi di musim kemarau ini bukan hal biasa. Ini bukti pola cuaca kita sudah sangat tidak menentu. Pemerintah daerah dan pusat harus merespons cepat dengan memperkuat manajemen krisis, baik dalam sisi mitigasi maupun adaptasi terhadap krisis iklim,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

Menurut Doktor Ilmu Politik dari UI ini, manajemen krisis dalam menghadapi perubahan iklim memerlukan integrasi berbagai aspek, mulai dari perencanaan tata ruang yang komprehensif, sistem drainase yang memadai, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Eddy juga menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap potensi bencana, mengingat perubahan iklim menyebabkan bencana tidak lagi terpaku pada pola musim konvensional.

Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian terkait serta Pemerintah Daerah Jakarta dan sekitarnya untuk bekerja sama secara solid dan menyatukan kebijakan dalam upaya pencegahan dampak krisis iklim. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral yang menghambat upaya menjaga lingkungan di hulu maupun adaptasi tata ruang dan penghijauan di wilayah perkotaan.

“Kita tak bisa lagi berpegang pada pola musim konvensional. Ketika kemarau pun bisa banjir, maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah tangkapan air,” lanjut Waketum PAN ini.

Eddy Soeparno secara khusus mendorong para kepala daerah untuk memiliki kebijakan yang konkret dalam menangani krisis iklim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir. “Kepala daerah harus segera menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.

Selain itu, Eddy mengingatkan pentingnya edukasi publik mengenai krisis iklim serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat sipil. Ia berpendapat bahwa penanganan perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat diserahkan hanya kepada satu pihak saja.

“Krisis iklim ini adalah tantangan global yang dampaknya sudah sangat lokal. Maka kita perlu kebijakan nasional yang terintegrasi bahkan sampai melibatkan warga dengan mitigasi, adaptasi dan juga edukasi kepada masyarakat,” pungkas Anggota DPR RI Komisi XII ini. (Mun)