Tambang Ilegal di Papua Marak, Legislator Gerindra Desak Pemerintah Bertindak

AKTUALITAS.ID – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas, menyoroti maraknya tambang ilegal yang masih beroperasi di berbagai wilayah Papua, mulai dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat hingga Papua.

Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/8/2025), Yan menyebut beberapa titik yang masih menjadi lokasi tambang ilegal, di antaranya Kampung Wasirawi di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Waropen, Nabire, Yahukimo, hingga Raja Ampat.

“Beberapa lokasi ini hingga kini masih beroperasi meski mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah. Saya berharap instruksi Presiden Prabowo soal penindakan tambang ilegal benar-benar ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait,” ujar Yan.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti adanya indikasi pembiaran hingga dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pejabat kementerian. Ia menegaskan pengelolaan sumber daya alam seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir kelompok atau korporasi.

“Prinsipnya ada indikasi pembiaran. Penertiban belum berjalan optimal, dan ada dugaan keterlibatan oknum tertentu,” tegasnya.

Pernyataan Yan sejalan dengan peringatan keras Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025). Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan segan menindak pelanggaran hukum, termasuk tambang ilegal, siapa pun bekingnya.

“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, bahkan jenderal atau mantan jenderal TNI maupun polisi, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

Presiden juga membeberkan laporan aparat yang mencatat setidaknya terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

Dengan tegas, Prabowo memastikan langkah penertiban tambang ilegal akan menjadi prioritas, demi mengembalikan hak rakyat atas kekayaan alam Indonesia. (Ari Wibowo/Mun)