Kasus Bripda Rio ke Rusia, Pemerintah Didesak Bangun Sistem ‘Insider Threat’ untuk Awasi Personel

AKTUALITAS.ID – Kasus eks personel Brimob Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, yang bergabung sebagai tentara bayaran di Rusia terus menuai sorotan. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi keberangkatan Rio ke zona konflik.

Menurut Khairul, fenomena ini bukan sekadar aksi disersi individual, melainkan indikasi bahwa kemampuan tempur aparat keamanan Indonesia kini telah menjadi komoditas di pasar konflik global.

“Sangat kecil kemungkinan proses ini dilakukan secara mandiri. Ada indikasi kuat keterlibatan perantara atau agen rekrutmen yang beroperasi di dalam negeri. Tanpa fasilitator, sulit membayangkan personel bermasalah hukum bisa mulus menembus imigrasi hingga masuk ke zona perang,” ujarnya, Minggu (18/1/2026).

Khairul menilai kasus ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) di institusi pertahanan dan keamanan. Celah utama terletak pada minimnya pengawasan terhadap personel yang sedang menjalani sanksi atau bermasalah.

Sistem pembinaan saat ini dinilai hanya berhenti pada sanksi administratif seperti demosi atau pemecatan, namun mengabaikan pengawasan pasca-sanksi. Padahal, personel yang mengalami degradasi karier atau tekanan ekonomi merupakan kelompok paling rentan untuk direkrut pihak luar.

“Keterampilan mereka sebagai aparat berasal dari pendidikan yang dibiayai negara. Namun, pola pengawasan kita masih terlalu administratif dan lemah dalam mendeteksi aktivitas berisiko di luar jam dinas,” jelas Khairul.

Untuk menutup celah tersebut, Khairul mendesak pemerintah dan pimpinan instansi keamanan membangun sistem deteksi dini berbasis intelijen. Ia mencontohkan militer Amerika Serikat yang memiliki Insider Threat Program (ITP), di mana personel bermasalah ditempatkan dalam skema evaluasi berkelanjutan dan tidak dilepas begitu saja tanpa pengawasan.

“Jika kemauan politik untuk menutup celah ini tidak segera hadir, fenomena ini akan menjadi gunung es yang terus membesar. Kita tidak boleh membiarkan putra-putra terbaik bangsa berakhir menjadi martir kepentingan asing karena ada ‘tangan tak terlihat’ yang merekrut mereka di halaman rumah sendiri,” pungkasnya.

Kasus Bripda Rio yang bergabung dengan tentara Rusia menegaskan perlunya pengawasan ketat pasca-sanksi terhadap aparat keamanan. Pengamat menilai tanpa sistem deteksi dini, kemampuan tempur yang dibiayai negara berisiko disalahgunakan untuk kepentingan asing. (Bowo/Mun)