DPR Tegaskan Tak Ada Anggaran Rp 16,8 Triliun untuk Masuk Dewan Perdamaian Gaza

AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan pemerintah belum mengeluarkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,82 triliun sebagai syarat bagi Indonesia untuk menjadi anggota permanen di Dewan Perdamaian Gaza, Palestina.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa tidak ada pos anggaran untuk pembayaran tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, khususnya pada pos Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI.

Utut menjelaskan bahwa APBN 2026 telah disahkan sejak tahun lalu, tepatnya pada 23 September 2025. Dalam rincian anggaran pertahanan yang telah disepakati, alokasi dana jumbo tersebut tidak ditemukan.

“APBN 2026 sudah digedok 23 September 2025. Di dalam anggaran Rp 187,1 triliun (untuk Kemenhan dan TNI) tidak ada (untuk pembayaran ke Dewan Perdamaian Gaza),” jelas Utut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Meski memastikan tidak ada dana yang keluar dari pos APBN reguler Kemenhan, politikus PDIP ini memberikan catatan khusus. Menurutnya, jika pemerintah memiliki sumber pembiayaan lain di luar APBN yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, langkah tersebut bisa dinilai positif.

Utut menilai, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bisa menjadi bagian dari nation pride atau kebanggaan nasional di kancah internasional.

Lebih lanjut, Utut menambahkan bahwa dalam diplomasi internasional, hubungan saling mempengaruhi antarnegara adalah hal yang lumrah. Jika Indonesia benar-benar bergabung, ada potensi keuntungan lain yang bisa didapat oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

“Mungkin nanti ada dukungan peralatan atau lainnya,” pungkas Utut.

Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi yang beredar mengenai penggunaan anggaran pertahanan negara secara mendadak untuk keperluan diplomasi di Gaza pada awal tahun 2026 ini. (Bowo/Mun)