DPR Ingatkan WFH 1 Hari Tak Boleh Dipaksakan ke Swasta

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai kebijakan satu hari bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam sepekan dapat menjadi langkah taktis untuk menghemat energi. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan solusi tunggal atas lonjakan harga minyak global.

Menurut Aria, gagasan WFH satu hari per minggu cukup relevan dalam jangka pendek, terutama di tengah kondisi harga energi yang sedang bergejolak.

“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Ia juga memahami langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang tengah mengkaji skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), sektor swasta, dan pemerintah daerah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia.

Meski secara logika kebijakan WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari sektor transportasi harian, Aria menilai pemerintah perlu menyampaikan kajian resmi terkait dampak kebijakan tersebut.

“Saya belum melihat pemerintah merilis kajian resmi soal berapa besar penghematan BBM, penurunan kemacetan, atau dampak fiskalnya,” jelasnya.

Aria menekankan bahwa penerapan WFH untuk ASN juga tidak bisa dilakukan secara merata. Menurutnya, hanya pekerjaan administratif atau berbasis digital yang cocok dengan sistem kerja jarak jauh, sementara layanan publik yang bersifat tatap muka harus tetap berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan serupa pada sektor swasta harus dilakukan dengan hati-hati. Aria menyarankan agar pemerintah tidak mewajibkan WFH secara seragam.

“Kalau menyasar swasta, formatnya lebih tepat sebagai imbauan, insentif, atau pengaturan sektoral, bukan kewajiban,” tegasnya.

Ia mencontohkan sektor manufaktur, logistik, ritel, kesehatan, hingga transportasi memiliki karakteristik kerja yang berbeda dengan sektor digital, sehingga tidak bisa disamakan.

Di akhir pernyataannya, Aria mengingatkan agar kebijakan efisiensi energi tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah untuk menyampaikan kajian dampak secara transparan dan terukur.

“Jangan sampai alasan menghemat BBM justru berujung pada turunnya kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Bowo/Mun)