Kunci Swasembada Pangan Nasional: Produktivitas Lahan

AKTUALITAS.ID – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaimain menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada sembilan komoditas strategis yang dicapai sejak awal tahun 2026.

Sembilan komoditas pangan itu meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan peningkatan produktivitas lahan dan optimalisasi frekuensi tanam menjadi kunci utama dalam mendorong swasembada serta memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

“Kunci utama terletak pada peningkatan produktivitas lahan serta optimalisasi frekuensi tanam,” kata Wamentan dalam seminar Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, serta diikuti akademisi dan mahasiswa, Sudaryono menegaskan upaya mewujudkan swasembada pangan secara keseluruhan terus diperkuat melalui peningkatan produksi serta kebijakan yang tepat.

“Agar panen lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menanam lebih banyak. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas di lahan yang sama serta meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun,” ujar Wamentan.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas petani, termasuk menggenjot hasil panen per hektare melampaui rata-rata saat ini.

Selain itu, Kementan juga terus melakukan optimalisasi indeks pertanaman agar lahan petani dapat ditanami lebih sering dalam satu tahun.

Lebih lanjut, Wamentan menekankan keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah.

Salah satu yang krusial adalah perbaikan infrastruktur irigasi. Ia mencontohkan, pembangunan 61 bendungan pada era sebelumnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan dalam pembangunan jaringan irigasi hingga tingkat tersier.

“Melalui Instruksi Presiden terkait irigasi, kini seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah dapat berperan dalam pembangunan jaringan irigasi. Dengan anggaran mencapai Rp12 triliun pada 2025, perbaikan irigasi diharapkan mampu memastikan ketersediaan air bagi petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketersediaan air juga menjadi faktor kunci dalam produksi pertanian sehingga ketahanan pangan semakin kuat.

“Petani bisa membeli benih dan pupuk sendiri, tetapi tanpa air, mereka tidak dapat menanam. Karena itu, irigasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain irigasi, reformasi kebijakan pupuk juga menjadi langkah penting. Sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi terkendala panjangnya rantai birokrasi yang melibatkan banyak pihak.

Kini, lanjut Sudaryono yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan melalui penyederhanaan regulasi, distribusi pupuk dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran melalui pendataan oleh penyuluh pertanian, verifikasi Kementerian Pertanian, hingga penyaluran oleh produsen ke kelompok tani.

Kebijakan lain yang turut mendorong semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan itu dinilai mampu menjaga harga saat panen sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.

“Dengan kebijakan yang tepat, meskipun lahan dan jumlah petani tidak bertambah, bahkan anggaran belum meningkat signifikan, target swasembada tetap bisa dicapai,” kata Sudaryono.

(Ari Wibowo/goeh)