Sahroni Sebut Kasus Air Keras ke Puspom TNI Sudah Benar

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa pelimpahan kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI tidak menyalahi aturan hukum.

Menurut Sahroni, langkah tersebut sudah sesuai prosedur apabila terduga pelaku merupakan oknum prajurit TNI.

“Kalau memang itu bagian dari TNI, maka diserahkan ke Puspom TNI. Itu memang mekanismenya,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia juga menepis anggapan dari pihak kuasa hukum korban yang menyebut pelimpahan tersebut cacat hukum. Menurutnya, proses itu telah melalui koordinasi antara institusi kepolisian dan militer.

“Tidak bisa dibilang cacat hukum. Ini dua institusi berbeda, jadi mekanismenya memang seperti itu,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat menemukan indikasi keterlibatan oknum TNI.

Atas dasar tersebut, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Puspom TNI untuk proses hukum lebih lanjut.

Meski melibatkan korban dari kalangan sipil, Sahroni menegaskan bahwa jika pelaku berasal dari institusi militer, maka penanganan tetap berada di ranah internal TNI sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan telah melakukan serangkaian penyelidikan sejak laporan diterima guna mengungkap fakta-fakta di lapangan sebelum akhirnya memutuskan pelimpahan kasus.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut koordinasi penegakan hukum antara aparat sipil dan militer, sekaligus menguji transparansi proses hukum di Indonesia. (Bowo/Mun)