Pengacara Klaim KPK Intimidasi Istri Ketua PDIP Jabar

AKTUALITAS.ID – Proses penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah politikus Ono Surono menuai polemik. Pihak kuasa hukum menuding adanya intimidasi hingga tindakan tidak wajar selama proses berlangsung.

Kuasa hukum Ono Surono, Sahali, melontarkan tudingan serius terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proses penggeledahan di rumah kliennya.

Menurut Sahali, penyidik diduga melakukan intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan berlangsung. Ia juga membantah pernyataan resmi KPK yang menyebut bahwa CCTV di lokasi dimatikan oleh pihak keluarga.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik tidak mematikan CCTV, melainkan hanya melakukan pengecekan.

Namun, Sahali menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal.

“Tidak logis jika keluarga mematikan CCTV dalam situasi seperti itu. Justru lebih baik CCTV tetap menyala,” ujarnya.

Ia mengklaim bahwa penyidik justru yang meminta agar CCTV dimatikan selama proses penggeledahan.

Tak hanya itu, Sahali juga mengungkap adanya insiden dorong-mendorong antara penyidik dan pihak penasihat hukum saat mencoba melindungi istri Ono.

Ketegangan tersebut disebut dipicu oleh upaya penyidik untuk menyita uang tunai yang diklaim sebagai dana arisan milik sejumlah orang.

Menurut Sahali, penyidik bersikeras menyita uang sebesar Rp50 juta milik keluarga dan Rp200 juta milik peserta arisan, meskipun telah ditunjukkan bukti percakapan grup WhatsApp sebagai dasar kepemilikan dana tersebut.

“Uang tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik banyak orang. Namun tetap tidak digubris,” katanya.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan prosedur penggeledahan, termasuk dugaan tidak adanya surat izin resmi sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Di sisi lain, KPK menyatakan telah menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai dalam proses penggeledahan tersebut.

Kegiatan penggeledahan pun dijadwalkan berlanjut di kediaman Ono Surono di Indramayu.

Perbedaan versi antara KPK dan pihak kuasa hukum ini menambah sorotan publik terhadap proses penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. (Bowo/Mun)