Hilmi Rahman: Evaluasi MBG Harus Melibatkan Publik

AKTUALITAS.ID – Pengamat Kebijakan Publik sekaligus dosen Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas), Hilmi Rahman Ibrahim, mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas dengan melibatkan publik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga independen dalam proses evaluasi program MBG. pasalnya, evaluasi Program MBG dinilai tidak cukup dilakukan secara internal oleh pemerintah.

Menurut Hilmi, tingginya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan MBG harus dipandang sebagai bentuk kepedulian publik terhadap penggunaan anggaran negara dan keberhasilan kebijakan pemerintah. Karena itu, masukan dan kritik yang berkembang seharusnya menjadi bagian dari proses perbaikan program.

“Kritik masyarakat tidak boleh dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Justru itulah bentuk keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan negara,” kata Hilmi dalam wawancara, Selasa (02/6/2026).

Dirinya menilai pelibatan pihak eksternal menjadi penting mengingat MBG merupakan program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Proses evaluasi katanya, yang hanya dilakukan oleh pemerintah berpotensi menimbulkan keraguan di tengah masyarakat, terutama ketika kepercayaan publik terhadap institusi negara sedang mendapat sorotan akibat berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaan program.

“Jika evaluasi hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan sulit dipulihkan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, keterlibatan akademisi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai institusi independen dapat membantu menghadirkan penilaian yang lebih objektif terhadap pelaksanaan program. Selain memberikan masukan berbasis kajian, pihak eksternal juga dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang dipercaya publik.

Oleh karena itu, Hilmi menganggap evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan atau penetapan pihak yang bertanggung jawab, melainkan harus mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki desain maupun pelaksanaan program ke depan.

Nantinya, lanjut Hilmi, pemerintah juga perlu menyampaikan hasil evaluasi dan langkah-langkah perbaikan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut penting agar publik mengetahui perkembangan pembenahan yang dilakukan setelah muncul berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG.

“Pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, baik dalam satu bulan, dua bulan, maupun tiga bulan ke depan,” katanya.

Hilmi menilai transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Publik, kata dia, tidak hanya membutuhkan jaminan adanya evaluasi, tetapi juga kepastian hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti.

Hilmi berharap pemerintah memanfaatkan momentum evaluasi untuk memperkuat tata kelola program sekaligus membangun kembali hubungan kepercayaan dengan masyarakat.

“Semakin terbuka proses evaluasi dilakukan, semakin besar peluang pemerintah memperoleh kembali kepercayaan publik terhadap program tersebut,” tandasnya.