Kemenkeu Bentuk Tim Khusus Awasi Anggaran Makan Bergizi Gratis

AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Tim tersebut dijadwalkan mulai bekerja pada pekan depan dengan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan juga diharapkan mampu mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana negara yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga melibatkan Kementerian Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengelolaan anggaran negara.

“Pengawasannya akan lebih terstruktur. Yang mengawasi bukan hanya BGN, tetapi juga kami di Kementerian Keuangan. Kami tidak akan kongkalikong karena pengawasan harus dilakukan secara independen,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, tim pengawas akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan setiap dua bulan. Penilaian mencakup efektivitas operasional, penyerapan anggaran, hingga kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap ketentuan yang berlaku.

Dirinya menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada satuan pelaksana yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan program.

“Kalau ada SPPG yang bermasalah tentu akan kami tindak sesuai aturan. Program ini harus berjalan dengan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Tim pengawas akan memanfaatkan jaringan kantor vertikal Kementerian Keuangan yang selama ini tersebar hingga tingkat daerah. Kehadiran DJPb dan DJKN diharapkan memperkuat proses monitoring tanpa harus membangun struktur organisasi baru.

Selain melakukan pengawasan, Kementerian Keuangan juga membuka peluang memberikan pendampingan kepada Badan Gizi Nasional dalam aspek pengelolaan keuangan. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola anggaran negara.

“Kami siap membantu apabila BGN membutuhkan dukungan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sehingga tata kelola program semakin baik,” tutur Purbaya.

Pembentukan tim khusus tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang dengan Menteri Keuangan. Dalam pertemuan itu, BGN menyampaikan masih terdapat sejumlah kendala dalam pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah. (Micko)