Sudjatmiko Desak Pemerintah Selamatkan Rusun Keagamaan Rp1,7 Triliun

AKTUALITAS.ID – Program pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan dengan nilai backlog mencapai sekitar Rp1,7 triliun menjadi sorotan di DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mendesak pemerintah agar tidak membiarkan program tersebut tenggelam dalam daftar backlog dan tetap memasukkannya ke dalam prioritas pembangunan nasional.

Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Sudjatmiko, seluruh anggaran pembangunan rusun keagamaan tidak seharusnya dimasukkan ke dalam backlog karena berpotensi menghambat keberlanjutan program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

“Jangan seluruhnya dimasukkan ke dalam backlog. Program rusun keagamaan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan sudah menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung sarana hunian yang layak bagi lembaga-lembaga keagamaan,” ujar Sudjatmiko, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan sebagian dana backlog ke dalam kerangka indikatif RKP 2027 sehingga program tetap memiliki kepastian pelaksanaan sekaligus dapat diawasi secara optimal.

Beberapa opsi yang diajukan antara lain mengalokasikan sekitar 33 persen atau Rp561 miliar, 25 persen atau Rp425 miliar, hingga 20 persen atau Rp340 miliar dari total backlog. Skema tersebut dinilai mampu menjaga keberlangsungan pembangunan tanpa mengganggu prioritas anggaran nasional lainnya.

Politisi PKB itu menegaskan, pembangunan rusun keagamaan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk kehadiran negara dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan pelayanan keagamaan di berbagai daerah.

Menurutnya, keberadaan pagu indikatif menjadi penting karena memberikan kepastian terhadap pelaksanaan program sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPR dan pemerintah.

“Program yang baik jangan sampai hilang hanya karena seluruh anggarannya masuk backlog. Sebagian perlu tetap dialokasikan agar bisa dilaksanakan, diawasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sudjatmiko berharap pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut dalam penyusunan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 agar program rusun keagamaan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dan tidak sekadar menjadi daftar tunggu tanpa kepastian realisasi. (Bowo/Mun)