Puan Desak Negara Lindungi Korban Karhutla

AKTUALITAS.ID – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang tak kunjung padam terus memakan korban. Rentetan dampak mematikan dari kabut asap ini akhirnya memicu reaksi keras dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia mengultimatum pemerintah untuk tidak sekadar sibuk memadamkan api, tetapi memprioritaskan keselamatan nyawa dan peri kehidupan warga yang terdampak langsung.

Puan menyoroti krisis multisektor yang kini mencekik masyarakat, mulai dari ancaman kesehatan, kelumpuhan ekonomi, hingga hilangnya rasa aman.

“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya secara langsung, baik dari sisi kesehatan, keamanan, maupun sosial,” tegas Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Kondisi di lapangan semakin kritis. Para orang tua terjepit di antara keharusan melindungi paru-paru anak-anak mereka dari asap beracun dan tuntutan keluar rumah demi mencari nafkah. Puan mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memberikan jaminan bantuan sosial yang konkret agar masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendirian.

“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung,” cecarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini menuntut adanya intervensi kebijakan khusus, termasuk penyesuaian aktivitas sekolah dan jam kerja di wilayah terdampak. Pemerintah didorong untuk segera mengerahkan jaring pengaman sosial, tidak hanya bagi kelompok rentan, tetapi juga bagi warga kelas menengah yang mendadak jatuh miskin akibat hilangnya mata pencaharian atau membengkaknya biaya pengobatan akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Penilaian harus memperhatikan perubahan keadaan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya mampu, kini kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran tak terduga,” papar Puan.

DPR RI, melalui komisi terkait, berjanji akan mengawal ketat penyaluran bantuan dan proses pemulihan pasca-bencana. Puan menegaskan bahwa intervensi negara tidak boleh terputus di tengah jalan saat kabut asap mulai menipis. Pemerintah diwajibkan mengawal warga hingga mereka bisa kembali mandiri secara ekonomi dan sosial. (Bowo/Mun)