TKN: Jokowi akan Tetap Fokus untuk Turunkan Gizi Buruk di Indonesia

AKTUALITAS.ID – Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasbullah Thabrany mengatakan Calon Presiden nomor urut 02 Jokowi-Ma’aruf akan berfokus pada pengurangan angka kurang gizi

“Kami dari TKN tentu akan melanjutkan program kesehatan yang sudah berjalan, baik sudah mempunyai indikator peningkatan outcome, seperti stunting turun 7 persen, jaminan kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan dengan mengirimkan tenaga kesehatan di wilayah untuk pemerataan,” ungkap Hasbullah  diacara diskusi Polemik Trijaya FM yang bertema  ‘Menuju Debat III: Menakar Visi Kesehatan’ di d’Consulate Resto and Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Hasbullah menjelaskan, saat ini memang Jokowi fokus kepada program percepatan pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan, lanjutnya, merupakan sesuatu langkah untuk lebih memudahkan pemerataan layanan kesehatan hingga pelosok daerah.

“Kami negara besar dan memang sudah sejak lama terjadi ketimpangan antara barat dan timur, maka upaya-upaya menyetarakan akses perlu waktu cukup lama. Tentu prioritas utama kualitas sumber daya manusia sekarang, kalau 5 tahun belakangan fokus infrastruktur fisik yang kita lihat sudah sangat bagus. Setelah infrastruktur berkembang bagus, barang-barang manusia bergerak lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi,” jelas Hasbullah.

“Mulai perbaikan gizi dan ibu hamil, kami akan menurunkan lagi angka stunting lebih cepat, karena itu indikator gizi buruk. Sekarang sudah disiapkan program ke depan untuk pengendalian stunting. Kami akan produksi sumber daya alam 5 tahun ke depan,” sambungnya.

Hasbullah juga membahas program Jokowi-Ma’ruf tentang pengendalian tembakau. Ia menyebut pengendalian tembakau dapat dilakukan melalui pengendalian cukai rokok.

“Pertama, kami lakukan dengan promotif preventif. Kedua, kami lakukan upaya kawasan tanpa rokok untuk memperluas daerah yang bebas asap rokok. Dan tentu memang salah satu cara efektif adalah kami naikkan harga rokok dengan cukai. Cukai kami belum maksimal. Tapi pengendalian cukai bukan hanya kesehatan, tapi juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian,” tutur Hasbullah.