POLITIK
Tak Sulitkan Penyelenggara Pemilu, DKPP Imbau Partai Politik Tertibkan Administrasi Silon dan Sipol
AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau seluruh partai politik untuk menertibkan administrasi sistem informasi pencalonan (Silon) dan sistem informasi partai politik (Sipol) mereka agar tidak menyulitkan penyelenggara pemilu. Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, ketidaktertiban administrasi silon dan sipol tidak hanya menyulitkan, tapi juga mengganggu kerja penyelenggara pemilu. “DKPP mengimbau semua partai politik untuk […]
AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau seluruh partai politik untuk menertibkan administrasi sistem informasi pencalonan (Silon) dan sistem informasi partai politik (Sipol) mereka agar tidak menyulitkan penyelenggara pemilu.
Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, ketidaktertiban administrasi silon dan sipol tidak hanya menyulitkan, tapi juga mengganggu kerja penyelenggara pemilu.
“DKPP mengimbau semua partai politik untuk menertibkan administrasi silon dan sipol. Ini tidak hanya menyulitkan, tetapi bisa jadi mengorbankan penyelenggara pemilu,” kata Alfitra dilansir Antara, Selasa (2/9).
Administrasi silon dan sipol yang tidak tertib, lanjut Alfitra bisa menimbulkan salah penafsiran. Lebih parah lagi, penyelenggara pemilu salah mengambil kebijakan karena silon dan sipol.
“Jadi kami mengimbau semua partai menertibkan silon maupun sipol, sehingga tidak lagi ada salah penafsiran dan kebijakan. Ini untuk semua partai,” katanya.
DKPP tidak hanya memberikan imbauan soal silon dan sipol saja pada parpol dan peserta pemilu. Sebelumnya, DKPP juga mengingatkan pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini kewajiban soal protokol kesehatan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengatakan peserta Pemilihan kepala daerah serentak 2020 pun juga dituntut hal yang sama dengan penyelenggara pemilu, yakni kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
“Pilkada pada masa pandemi Covid-19, tidak boleh ada kerumunan massa. Ini akan mustahil terlaksana jika hanya dibebankan kepada pundak penyelenggara saja, harus ada dukungan dari peserta pemilu juga,” kata Ida Budhiati.
Peserta pemilu yang taat regulasi, termasuk protokol kesehatan Covid-19, menjadi salah satu syarat untuk pemilu berintegritas. Oleh karena itu, Ida berharap peserta pemilu di Pilkada Serentak 2020 ini patuh dan taat terhadap protokol kesehatan.
-
Multimedia8 jam lalu
FOTO: Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta
-
Ragam11 jam lalu
Dua Saksi Nikita Mirzani Minta Perlindungan ke LPSK
-
POLITIK8 jam lalu
NasDem Tegaskan Tetap Mendukung Penuh kepada Pemerintahan Prabowo
-
Jabodetabek14 jam lalu
Layanan SIM Keliling Hadir di Lima Lokasi Jakarta pada Kamis
-
Ragam13 jam lalu
ASI Eksklusif 2 Tahun Bisa Kurangi Risiko Kanker Payudara, Ini Penjelasannya
-
POLITIK4 jam lalu
KPU Gandeng Disdukcapil untuk Pastikan DPT Akurat di Pilkada 2024
-
POLITIK9 jam lalu
Puan Maharani Tegaskan Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Terjadi
-
POLITIK21 jam lalu
Wapres Nilai Prabowo Rangkul Banyak Pihak untuk Pikirkan Masa Depan Bangsa