POLITIK
Tak Sulitkan Penyelenggara Pemilu, DKPP Imbau Partai Politik Tertibkan Administrasi Silon dan Sipol
AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau seluruh partai politik untuk menertibkan administrasi sistem informasi pencalonan (Silon) dan sistem informasi partai politik (Sipol) mereka agar tidak menyulitkan penyelenggara pemilu. Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, ketidaktertiban administrasi silon dan sipol tidak hanya menyulitkan, tapi juga mengganggu kerja penyelenggara pemilu. “DKPP mengimbau semua partai politik untuk […]

AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau seluruh partai politik untuk menertibkan administrasi sistem informasi pencalonan (Silon) dan sistem informasi partai politik (Sipol) mereka agar tidak menyulitkan penyelenggara pemilu.
Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, ketidaktertiban administrasi silon dan sipol tidak hanya menyulitkan, tapi juga mengganggu kerja penyelenggara pemilu.
“DKPP mengimbau semua partai politik untuk menertibkan administrasi silon dan sipol. Ini tidak hanya menyulitkan, tetapi bisa jadi mengorbankan penyelenggara pemilu,” kata Alfitra dilansir Antara, Selasa (2/9).
Administrasi silon dan sipol yang tidak tertib, lanjut Alfitra bisa menimbulkan salah penafsiran. Lebih parah lagi, penyelenggara pemilu salah mengambil kebijakan karena silon dan sipol.
“Jadi kami mengimbau semua partai menertibkan silon maupun sipol, sehingga tidak lagi ada salah penafsiran dan kebijakan. Ini untuk semua partai,” katanya.
DKPP tidak hanya memberikan imbauan soal silon dan sipol saja pada parpol dan peserta pemilu. Sebelumnya, DKPP juga mengingatkan pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini kewajiban soal protokol kesehatan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengatakan peserta Pemilihan kepala daerah serentak 2020 pun juga dituntut hal yang sama dengan penyelenggara pemilu, yakni kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
“Pilkada pada masa pandemi Covid-19, tidak boleh ada kerumunan massa. Ini akan mustahil terlaksana jika hanya dibebankan kepada pundak penyelenggara saja, harus ada dukungan dari peserta pemilu juga,” kata Ida Budhiati.
Peserta pemilu yang taat regulasi, termasuk protokol kesehatan Covid-19, menjadi salah satu syarat untuk pemilu berintegritas. Oleh karena itu, Ida berharap peserta pemilu di Pilkada Serentak 2020 ini patuh dan taat terhadap protokol kesehatan.
-
NUSANTARA24/04/2025 15:30 WIB
Mantan Kepala BPN Kolaka Diduga Gelapkan Dua Sertifikat Tanah Warisan Ahli Waris
-
EKBIS24/04/2025 09:45 WIB
Rupiah ‘Lemes’ di Pembukaan 24 April 2025, Dolar AS Masih Sulit Ditaklukkan
-
EKBIS24/04/2025 09:15 WIB
Pembukaan Pasar 24 April 2025: IHSG Melejit Kuat, Lanjutkan Reli Ditopang Optimisme Pasar
-
EKBIS24/04/2025 08:30 WIB
Harga BBM Terbaru 24 April 2025: Mayoritas SPBU Tahan Harga, Cek Daftar Lengkap di Sini
-
NASIONAL24/04/2025 11:00 WIB
Gara-Gara Bakar Mobil Polisi, DPR Desak Pemerintah Sikat Habis Ormas Preman
-
NUSANTARA24/04/2025 12:30 WIB
Gunung Gede-Pangrango Buka Lagi, Tapi Ada Zona Terlarang untuk Pendaki
-
JABODETABEK24/04/2025 17:30 WIB
Wamenkop Tegaskan Program Koperasi Merah Putih Tak Bermuatan Politik
-
EKBIS24/04/2025 10:30 WIB
Dompet Bisa Lebih Tebal? Harga Emas Antam Terjun Bebas Hari Ini