POLITIK
Menko Kumham: Nilai Peristiwa 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Pernyataan ini disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10/2024).
Menurut Yusril, pelanggaran HAM berat terakhir terjadi pada masa penjajahan, dan dalam beberapa dekade terakhir, ia menilai tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang signifikan. “Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan tentang peristiwa 98, Yusril menegaskan, “Enggak,” sebagai jawaban tegas bahwa peristiwa tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Ia menjelaskan bahwa meskipun setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat.
Sebagai mantan Ketua Umum PBB, Yusril mengungkapkan pengalaman menghadapi dugaan pelanggaran HAM berat saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada awal reformasi. Ia mencatat bahwa selama tiga tahun, ia menjalani sidang di Komisi HAM PBB di Jenewa dan membentuk pengadilan HAM, baik ad hoc maupun konvensional.
Pernyataan Yusril ini muncul di tengah sorotan publik terhadap peristiwa 98, terutama setelah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden. Prabowo dikenal sebagai sosok yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis pada tahun 1998.
Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk menyelidiki tujuh tudingan terhadap Prabowo, termasuk penculikan aktivis. DKP kemudian menyatakan Prabowo bersalah dan memberhentikannya dari dinas kemiliteran. Meskipun demikian, kasus penghilangan paksa tersebut masih dianggap belum terselesaikan.
Pemerintah di bawah Presiden Jokowi juga telah mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan tiga di antaranya terkait peristiwa 1998, yakni penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, kerusuhan 13-15 Mei 1998, dan penghilangan paksa 14 orang pada 1997-1998. (Damar Ramadhan)
-
Multimedia8 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK12 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
Oase21 hours ago
Hukum Merayakan Natal dalam Islam, Berikut Penjelasannya!
-
Ragam15 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
POLITIK4 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
Ragam12 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
Jabodetabek9 hours ago
PDIP Menolak Kenaikan Tarif TransJakarta, Usulkan Paket Transportasi Bulanan yang Terjangkau
-
Nasional8 hours ago
Presedium MLB NU Desak Gus Ipul Mundur dari Jabatan Sekjen PBNU