Politisi PDI Perjuangan: Pernyataan Jokowi soal Agenda Politik Menimbulkan Kebingungan Publik

AKTUALITAS.ID – Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, menyikapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aria menilai narasi Jokowi tersebut justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurut Aria, pernyataan Jokowi cenderung memicu asumsi liar di kalangan publik. “Narasi-narasi yang membuat suatu yang tidak jelas dan berdampak pada kebingungan publik seperti ada skenario-skenario itu saya kira Pak Jokowi tahu dari dulu ya di politik kayak gitu,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Ia menambahkan, “Ada skenario di belakang PDI, ada skenario di belakang Golkar, ada skenario di belakang tersangkanya Pak Hasto dan Tom Lembong.”

Aria berharap Jokowi, sebagai presiden dua periode, dapat memberikan pernyataan yang mencerahkan bangsa. “Pak Jokowi ini presiden dua kali, sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang strategis. Beliau harus memberikan pencerahan terhadap bangsa ini, negara ini untuk lebih ke depan ya,” ucap Aria.

Meski demikian, Aria mengaku tidak menyalahkan Jokowi atas pernyataannya. Namun, ia meminta agar pernyataan yang keluar lebih mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, daripada menanggapi isu-isu kecil seperti ijazah palsu.

“Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi menyampaikan hal itu ke publik, tapi sebaiknya Pak Jokowi lebih menarasikan, memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Jangan publik dibawa ke hal yang terlalu kecil. Menurut saya, soal ijazah ini juga terlalu berlebihan juga sehingga masalah-masalah penting bangsa ini tidak menjadi wacana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuding ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi merasa ada pihak yang sengaja ingin menurunkan reputasi dirinya dan keluarganya di kancah politik nasional. (Ari Wibowo/Mun)