Partai Buruh: Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Money Politic yang Lebih Brutal

AKTUALITAS.ID – Partai Buruh secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang belakangan kembali mengemuka dan didorong oleh sejumlah fraksi di DPR. Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai pilkada langsung merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dan bagian penting dari amanat Reformasi.

“Partai Buruh tetap berpendapat bahwa pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat Reformasi,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (4/1).

Iqbal menilai, melalui pilkada langsung masyarakat memiliki ruang luas untuk menilai rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon kepala daerah, baik melalui program kerja, rekam digital, maupun informasi dari media sosial dan media massa.

Ia juga membantah anggapan bahwa pilkada melalui DPRD dapat menekan praktik politik uang. Menurutnya, mekanisme pemilihan tidak langsung justru berpotensi memperkuat politik transaksional.

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal menilai persoalan tingginya ongkos politik dalam pemilu tidak terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang yang belum ditangani secara serius dan menyeluruh.

Ia juga mengingatkan bahwa pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang Reformasi, yang diwarnai pengorbanan besar dari rakyat, mahasiswa, dan kaum buruh.

“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” ujarnya.

Wacana pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Salah satu rekomendasinya adalah mendorong pilkada tidak langsung melalui DPRD serta pembentukan koalisi permanen.

Sejumlah fraksi di DPR diketahui mendukung usulan tersebut, antara lain Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem. Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat menyatakan penolakan. Adapun PKS mengusulkan sistem variasi, dengan pilkada tidak langsung hanya diterapkan untuk tingkat kabupaten.

Perdebatan mengenai mekanisme pilkada ini diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi isu krusial dalam pembahasan arah demokrasi lokal di Indonesia ke depan. (Bowo/Mun)