Pengamat: Demokrat Berisiko Menghancurkan Warisan SBY Jika Dukung Pilkada via DPRD

AKTUALITAS.ID – Sikap Partai Demokrat yang menyatakan keselarasan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) menuai sorotan tajam dari pengamat politik. Dukungan terhadap opsi Pilkada melalui DPRD dinilai berpotensi mempertaruhkan warisan politik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, langkah Demokrat tersebut dapat menggerus identitas historis partai yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama Pilkada langsung. Ia mengingatkan bahwa pada 2014, SBY menerbitkan Perppu untuk mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Demokrat terlihat lebih memilih menjaga keberlanjutan posisinya di dalam orbit kekuasaan nasional ketimbang mempertahankan sikap lama yang pernah menjadi identitas politik partai. Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tapi mahal secara simbolik,” ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Menurut Arifki, secara matematis politik, ruang gerak Demokrat di DPR memang relatif terbatas jika ingin mempertahankan Pilkada langsung. Namun, keputusan untuk berputar haluan memiliki konsekuensi serius, yakni hilangnya narasi moral yang selama ini melekat pada partai berlambang bintang Mercy tersebut, terutama terkait komitmen terhadap demokrasi elektoral.

“Dalam konteks ini, Demokrat tidak sedang mempertaruhkan figur, melainkan arah partai. Yang dipilih adalah tetap berada di lingkar kekuasaan, meski harus membayar harga berupa pudarnya kesinambungan sikap politik masa lalu,” jelasnya.

Arifki bahkan menilai, perubahan sikap Demokrat soal Pilkada melalui DPRD bisa menjadi taruhan politik yang mahal dalam jangka panjang. Menurut dia, konsekuensi tersebut berpotensi baru terasa pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.

“Balik badannya Partai Demokrat soal Pilkada via DPRD adalah taruhan yang mungkin saja dibayar oleh Demokrat di Pileg 2029,” tegas Arifki.

Ia menambahkan, tanpa narasi politik yang kuat dan penjelasan terbuka kepada publik, dukungan Demokrat terhadap Pilkada melalui DPRD berpotensi dibaca sebagai pelepasan nilai historis yang selama ini menjadi pembeda utama partai.

“Secara jangka pendek Demokrat aman berada di barisan mayoritas. Tapi secara jangka panjang, partai ini harus menjawab satu pertanyaan mendasar: apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan?” ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat secara resmi menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Presiden Prabowo melempar wacana agar kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, kembali dipilih oleh DPRD dengan alasan efisiensi dan penghematan biaya politik.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, Demokrat membuka peluang agar Pilkada tidak selalu dilakukan secara langsung. Menurut Demokrat, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan opsi konstitusional yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius,” ujar Herman Khaeron dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026). (Bowo/Mun)