Pengamat: Pilkada Langsung Dinilai Boros dan Rawan Politik Uang

AKTUALITAS.ID – Tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia. Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menyebut ongkos besar sejak tahap pencalonan hingga kampanye kerap membebani kandidat dan memicu praktik politik uang.

Hal itu disampaikan Yusak dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Menurut Yusak, sejak pilkada langsung diberlakukan pada 2005, biaya politik terus menunjukkan tren tinggi. Ia memaparkan terdapat empat tahap krusial yang menuntut pengeluaran besar dari kandidat.

“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” ujarnya.

Beban tersebut, kata dia, sudah terasa sejak proses kandidasi di partai politik. Kandidat harus menyiapkan dana ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan dukungan satu partai. Jika harus berkoalisi dengan beberapa partai, jumlahnya bisa berlipat ganda.

Selain itu, tahap kampanye juga memerlukan biaya besar karena luasnya wilayah dan keterbatasan waktu. Berdasarkan survei Citra Institute, metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kehadiran langsung kandidat. Namun, keterbatasan waktu membuat sebagian kandidat memilih cara instan seperti politik uang untuk menjangkau pemilih yang belum ditemui.

“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana pilkada tidak langsung kerap dikaitkan dengan efisiensi anggaran. Ia menyebut pilkada melalui DPRD berpotensi memangkas banyak proses dan biaya pemilihan langsung.

Berdasarkan alokasi anggaran 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada langsung mencapai sekitar Rp38,2 triliun. Namun, Iwan mengingatkan bahwa sistem tidak langsung juga memiliki risiko tersendiri, seperti potensi kembalinya praktik politik elitis dan transaksi di tingkat legislatif.

Di sisi lain, pengamat sosial Musni Umar berpendapat politik uang dalam pilkada langsung turut merusak tatanan sosial masyarakat. Ia menilai masyarakat menjadi terbiasa menerima imbalan dalam menentukan pilihan politik.

Meski demikian, perdebatan mengenai sistem pilkada langsung atau tidak langsung masih terus bergulir. Para pengamat sepakat, reformasi sistem politik perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga kualitas demokrasi sekaligus menekan praktik korupsi dan politik uang di tingkat daerah. (Firmansyah/Mun)