PDIP Tegaskan Koalisi Permanen Harus dengan Rakyat

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya terkait wacana koalisi permanen yang belakangan mengemuka di antara sejumlah partai politik. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, PDIP menyatakan bahwa koalisi permanen yang mereka yakini adalah koalisi bersama rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai mengikuti ajang Soekarno Run 2026 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/2/2026). Menurutnya, sistem politik Indonesia pascareformasi telah mengembalikan makna kekuasaan kepada rakyat.

“Bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat,” tegas Hasto.

Meski demikian, PDIP tetap menghormati dinamika politik nasional yang bersifat cair. Hasto menegaskan partainya tidak akan mencampuri keputusan partai lain yang ingin membentuk koalisi permanen.

“Kalau ada partai menggagas kerja sama permanen, kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” ujarnya.

Lebih jauh, Hasto mengingatkan bahwa esensi partai politik adalah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar fokus pada agenda elektoral. Dengan Pemilu 2029 yang masih cukup jauh, ia menilai perhatian seharusnya diarahkan pada persoalan sosial yang mendesak.

Ia mencontohkan peristiwa tragis di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak sekolah bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi tamparan kemanusiaan bagi seluruh elemen bangsa.

“Jangan bawa demokrasi ini hanya elektoral. Lebih baik bicara demokrasi untuk rakyat,” tegasnya.

Sikap ini menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di tengah konfigurasi politik nasional saat ini.

Di sisi lain, Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji mendorong pembentukan koalisi permanen guna memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Sarmuji menilai koalisi permanen penting untuk menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan optimal, baik dalam situasi politik yang menguntungkan maupun penuh tantangan.

“Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi. Jadi kita dorong koalisi permanen,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menambahkan, durasi koalisi permanen masih dapat dibicarakan lebih lanjut, apakah berlaku lima tahun penuh atau berdimensi jangka panjang. Menurutnya, komunikasi intensif antarpartai menjadi kunci dalam merumuskan bentuk kerja sama tersebut.

Sebagai informasi, hampir seluruh partai di Parlemen Senayan saat ini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, sementara PDIP memilih berada di luar koalisi sebagai kekuatan penyeimbang. (Bowo/Mun)