PDIP Pastikan Kader Tak Boleh Terlibat Bisnis MBG

AKTUALITAS.ID – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut telah mengeluarkan surat edaran (SE) internal yang melarang kadernya memiliki bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menegaskan, kebijakan itu diterbitkan untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi kader dalam pelaksanaan program MBG.

“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” ujar Guntur kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Dalam surat itu ditegaskan bahwa program MBG dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dari realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat.

PDIP menyatakan anggaran pendidikan pada hakikatnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan nasional, seperti gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Penegasan tersebut juga disebut sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.

“Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” tegas Guntur.

PDIP memastikan komitmennya menjaga integritas kader dan mendorong agar program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tanpa disusupi kepentingan pribadi maupun politik. (Bowo/Mun)