Gus Hilmy Soroti RI di Board of Peace, Ingatkan Dampak Politik Nasional

AKTUALITAS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) dan meminta pemerintah mengevaluasi posisi tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Pernyataan itu disampaikan Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy menanggapi pesan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa serta menegakkan kebenaran dan keadilan.

Menurut Gus Hilmy, komitmen menegakkan keadilan tidak hanya berlaku di dalam negeri tetapi juga harus tercermin dalam sikap diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

“Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia dalam forum internasional juga harus mencerminkan nilai itu. Kita tidak boleh terlihat berada dalam forum yang diisi negara-negara yang melakukan intervensi militer atau penyerangan terhadap negara lain,” kata Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Rabu, (11/3/2026).

Anggota Komite II DPD RI tersebut menilai konsistensi antara nilai yang disampaikan pemerintah di dalam negeri dengan sikap diplomasi luar negeri menjadi hal penting agar posisi Indonesia tetap dihormati di panggung global.

Ia menilai desakan sejumlah pihak agar pemerintah mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace perlu menjadi perhatian serius. Forum tersebut diketahui digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu, setiap keputusan bergabung dalam forum internasional harus dilihat secara jernih dalam kerangka kepentingan nasional.

“Bebas aktif tidak berarti kita tidak boleh berada dalam satu forum internasional. Prinsip ini memberi ruang bagi Indonesia terlibat dalam upaya perdamaian dunia tanpa tunduk pada kepentingan negara besar mana pun. Landasannya tetap kepentingan nasional,” ujar Gus Hilmy.

Ia mencontohkan Indonesia selama ini aktif dalam berbagai organisasi internasional yang memiliki kepentingan tertentu, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), hingga BRICS.

Keterlibatan tersebut dinilai tidak menjadi masalah selama memberikan manfaat strategis bagi bangsa. Namun situasi akan berbeda jika sebuah forum internasional tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.

“Jika sebuah kerja sama internasional tidak memperkuat posisi Indonesia dan justru menimbulkan beban diplomatik atau persepsi negatif di tingkat global, maka wajar jika keikutsertaan kita dipertanyakan,” kata anggota Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Gus Hilmy juga menyoroti aspek etis dalam keikutsertaan Indonesia di forum internasional yang mengklaim mengurus perdamaian dunia. Ia mengingatkan Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme sehingga sikap diplomasi harus konsisten dengan prinsip kedaulatan dan kemanusiaan.

Ia menyinggung operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan dan menimbulkan korban serta kerusakan di sejumlah wilayah.

“Jika kita berada dalam forum tersebut tanpa sikap kritis, Indonesia bisa dipersepsikan ikut memberi legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara,” ujar Gus Hilmy.

Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam forum yang diisi negara-negara yang aktif melakukan intervensi terhadap negara lain berpotensi menimbulkan pertanyaan di mata publik internasional.

“Publik dunia tentu bertanya apakah Indonesia benar-benar berada di jalur nonblok atau justru terlihat condong pada kekuatan tertentu,” ujarnya.

Gus Hilmy menilai kritik dari sejumlah tokoh nasional menunjukkan adanya kegelisahan publik yang perlu dijawab pemerintah melalui evaluasi kebijakan diplomasi.

Ia juga mengingatkan isu tersebut berpotensi memengaruhi dinamika politik dalam negeri jika persepsi publik menilai Indonesia terlalu dekat dengan kekuatan tertentu.

“Persepsi Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat bisa merugikan secara politik. Hal ini bahkan dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan nasional, termasuk jika Pak Prabowo kembali bertarung pada Pemilu 2029,” kata Gus Hilmy.

Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu menegaskan evaluasi perlu dilakukan sejak dini agar setiap langkah diplomasi Indonesia tetap memperkuat posisi negara di panggung global serta sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang. (red)