Gerindra: Prabowo Utamakan Persatuan di Atas Rivalitas Politik

AKTUALITAS.ID – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI kembali menjadi sorotan politik nasional. Sikapnya yang menyinggung pentingnya oposisi dan menghormati kekuatan politik di luar pemerintahan dinilai sebagai penegasan bahwa dirinya tidak anti-demokrasi.

Juru bicara Partai Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyebut pidato tersebut sebagai pesan politik penting yang sekaligus membantah berbagai stigma yang selama ini dilekatkan pada Prabowo.

Menurut Bahtra, tudingan bahwa Prabowo anti-demokrasi selama ini kerap dibangun berdasarkan latar belakang militer dan dinamika politik masa lalu. Namun, pidato di DPR dinilai justru menunjukkan arah sebaliknya.

“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan check and balances,” ujar Bahtra, Kamis (21/5/2026).

Ia menegaskan, pemimpin yang tidak demokratis tidak akan secara terbuka mengakui peran oposisi dalam sistem politik. Namun, menurutnya, Prabowo justru memberikan ruang penghormatan kepada kekuatan politik di luar pemerintahan, termasuk PDI Perjuangan.

“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, oposisi biasanya dianggap ancaman. Tetapi Presiden Prabowo justru mengatakan bahwa keberadaan PDIP di luar pemerintahan perlu dihormati,” kata Bahtra.

Ia juga menyoroti sikap Prabowo terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang dinilai mencerminkan kedewasaan politik serta semangat rekonsiliasi nasional.

Menurutnya, hubungan antar tokoh bangsa tidak boleh semata dipandang dari rivalitas politik, melainkan juga dari kepentingan persatuan nasional.

“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahtra meminta publik menilai kepemimpinan Prabowo secara objektif berdasarkan tindakan saat ini, bukan terjebak pada narasi lama yang bersifat politis.

Ia menegaskan bahwa fokus pemerintahan saat ini adalah konsolidasi nasional untuk mendukung agenda besar pembangunan ekonomi, mulai dari swasembada pangan, hilirisasi industri, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stabilitas politik dan kerukunan elite sangat dibutuhkan untuk mencapai target besar tersebut,” tutupnya. (Firman/Mun)