Komisi XII Bakal Panggil Pihak Terkait Dugaan Sengketa Lahan PT Asmin Bara Baronang

AKTUALITAS.ID – Komisi XII DPR RI mengaku akan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan sengketa lahan, konflik agraria, dan persoalan lingkungan yang melibatkan PT Asmin Bara Baronang serta PT Kapuas Maju Jaya. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui pemanggilan para pihak yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup serta koordinasi dengan komisi lain di DPR RI sesuai bidang kewenangan masing-masing.

Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto usai menerima audiensi perwakilan masyarakat di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang mencakup sengketa lahan, konflik agraria, hingga dugaan dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan.

Sugeng menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan pertanahan dan perkebunan berada dalam lingkup tugas Komisi II dan Komisi IV DPR RI. Sementara itu, aspek lingkungan hidup menjadi kewenangan Komisi XII sehingga akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan.

“Tadi disampaikan ada permasalahan sengketa lahan, kemudian pertanian dan perkebunan serta lingkungan hidup. Jika terkait pertanahan dan perkebunan, memang menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi II dan Komisi IV. Karena itu kami akan segera mengirimkan surat. Sementara untuk persoalan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab Komisi XII, akan segera kami panggil pihak-pihak terkait,” ujar Sugeng.

Politikus Partai NasDem tersebut menilai seluruh data dan informasi yang disampaikan masyarakat perlu diverifikasi secara langsung melalui kunjungan kerja ke lokasi. Langkah tersebut dinilai penting agar DPR memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan sesuai fungsi pengawasan.

Menurut Sugeng, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan sengketa lahan maupun dampak lingkungan memerlukan proses yang tidak sederhana. Meski demikian, ia menegaskan upaya mencari keadilan harus tetap ditempuh dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

“Banyak cara menuju keadilan, namun perjuangannya tentu tidak akan mudah. Kita tahu historinya sangat jelas, sehingga tata kelola yang baik harus ditegakkan demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Asmin Bara Baronang dan PT Kapuas Maju Jaya. Aduan yang disampaikan meliputi sengketa lahan, konflik agraria, serta dugaan dampak terhadap lingkungan hidup.

Sugeng menilai persoalan serupa masih terjadi di berbagai daerah, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan. Oleh karena itu, Komisi XII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek lingkungan hidup.

Selain itu, nantinya Komisi XII akan melakukan koordinasi lintas komisi diperlukan mengingat persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya menyangkut isu lingkungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan aspek pertanahan dan perkebunan.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi II dan Komisi IV agar penanganan persoalan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kewenangan masing-masing,”ungkapnya.