DPR Desak KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih dalam PSU Pilkada 2024

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024. Hal ini penting agar tingkat partisipasi pemilih dapat lebih tinggi, mengingat banyak daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang, lanjutan, dan susulan.

Toha mengatakan bahwa KPU harus berusaha keras agar masyarakat lebih antusias memberikan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara (TPS). “KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS, sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat,” katanya dalam keterangannya, Selasa (3/12/2024).

Menurut rencana, PSU, pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS) akan diadakan di 287 TPS yang tersebar di 22 provinsi Indonesia. Rinciannya, 46 TPS akan menggelar PSU, 231 TPS akan menggelar PSS, dan 10 TPS lainnya juga akan melaksanakan PSS. Angka ini diperkirakan masih bisa bertambah, tergantung pada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta laporan kejadian dari daerah.

Toha juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ia mengungkapkan adanya laporan dari lembaga survei dan organisasi masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di beberapa daerah bahkan di bawah 50 persen. Oleh karena itu, KPU harus segera merancang strategi untuk meningkatkan angka partisipasi, terutama dalam PSU, PSL, dan PSS.

Untuk meningkatkan partisipasi, Toha menyarankan KPU untuk gencar melakukan sosialisasi yang menarik dan sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap daerah. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang tepat agar masyarakat mau menggunakan hak pilih mereka. “Sosialisasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah,” ujarnya.

Politisi asal Sukoharjo ini juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh setelah Pilkada 2024 selesai. Evaluasi akan membantu KPU dan pihak terkait untuk menganalisis penyebab rendahnya partisipasi pemilih serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk pilkada di masa depan.

Selain itu, Komisi II DPR RI akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk menggelar rapat guna membahas pelaksanaan Pilkada 2024. “Nanti akan kami agendakan rapat bersama KPU,” ujar Toha. (Enal Kaisar)