DUNIA
Trump Lepaskan Tarif 145% untuk Ponsel dan Laptop Impor China
AKTUALITAS.ID – Dalam langkah yang mengejutkan, Pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump mengumumkan pengecualian tarif bagi ponsel, laptop, dan sejumlah barang elektronik lainnya yang diimpor dari China. Keputusan ini menghapuskan tarif timbal balik setinggi 145 persen yang sebelumnya diterapkan dan merupakan langkah signifikan di tengah ketegangan perdagangan dengan Negeri Tirai Bambu.
Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS telah merilis daftar kode tarif yang akan dikecualikan, yang mulai berlaku secara retroaktif pada pukul 12:01 EDT (0401 GMT) pada 5 April. Pengecualian ini mencakup 20 kategori produk, termasuk semua komputer dan perangkat pemrosesan data otomatis, serta peralatan semikonduktor dan layar panel datar.
Keputusan ini terlihat sebagai upaya untuk memberikan kelegaan bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Dell Technologies yang sangat bergantung pada komponen dan produk yang diimpor dari China. Pemberian pengecualian ini juga menunjukkan adanya pengakuan atas dampak potensial dari tarif yang tinggi terhadap industri teknologi domestik.
Pernyataan resmi dari Gedung Putih menyebutkan sementara pengecualian diberikan untuk barang-barang elektronik ini, tarif dasar 20 persen yang diterapkan untuk impor China yang terkait dengan krisis fentanil di AS tetap berlaku. Pihak Gedung Putih juga mengindikasikan adanya rencana untuk meluncurkan penyelidikan baru mengenai keamanan nasional terkait semikonduktor, yang berpotensi mengarah pada penerapan tarif baru di sektor tersebut.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menekankan Trump telah memperingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan AS pada produk teknologi yang diproduksi di China. “Trump memerintahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan produsen chip wie Nvidia untuk mempercepat pemindahan manufaktur mereka kembali ke AS,” ujarnya.
Langkah ini tidak hanya mencerminkan dinamika perdagangan yang kompleks antara AS dan China, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi domestik di sektor teknologi. Dengan adanya pengecualian ini, diharapkan perusahaan teknologi AS dapat beroperasi lebih efisien dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar global di tengah tantangan yang ada. (Mun/Yan Kusuma)
-
POLITIK17/02/2026 06:00 WIBBamsoet Desak Penataan Ulang Sistem Politik untuk Cegah Korup
-
RIAU17/02/2026 16:00 WIBJelang Imlek dan Ramadan, Dishub Bengkalis Siagakan Lima Armada Roro untuk Layani Lonjakan Arus
-
NASIONAL17/02/2026 13:00 WIBPDIP Tolak Pengiriman Pasukan ke Gaza tanpa PBB
-
JABODETABEK17/02/2026 13:30 WIBTiga Pencuri Batik Tulis Rp1,3 Miliar di JCC Senayan Ditangkap Polisi
-
NUSANTARA17/02/2026 08:30 WIBPaman dan Bibi di Surabaya Diduga Aniaya Balita
-
NASIONAL17/02/2026 14:00 WIBKPK Minta Lapor Dewas soal Dugaan Penyidik Minta Rp 10 M Kasus RPTKA
-
NASIONAL17/02/2026 09:00 WIBSekjen Golkar: Revisi UU KPK Bukan Hanya Inisiatif DPR
-
PAPUA TENGAH17/02/2026 19:15 WIBPatroli Humanis Operasi Damai Cartenz 2026 Perkuat Rasa Aman Warga Sinak

















