Komnas HAM Papua Desak Presiden Bentuk Tim Khusus Penyelesaian Konflik Kekerasan

AKTUALITAS.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Perwakilan Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim khusus guna menyelesaikan konflik kekerasan yang terus terjadi di Tanah Papua.

Kepala Komnas HAM Papua, Frits B. Ramandey, mengungkapkan bahwa hingga 12 Juni 2025, tercatat 40 kasus kekerasan di wilayah Papua berdasarkan data Sistem Pengaduan HAM (SPH). Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 kasus melibatkan kontak senjata dan penembakan, 11 kasus penganiayaan, serta masing-masing satu kasus perusakan dan kerusuhan.

“Tren kekerasan di Papua terus meningkat dan menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Pembentukan tim penyelesaian konflik menjadi sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Frits dalam keterangan pers di Jayapura, Minggu (15/6/2025).

Frits menyebutkan, Kabupaten Yahukimo menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu delapan kasus, disusul Intan Jaya (7 kasus), Puncak Jaya dan Kota Jayapura (masing-masing 5 kasus), serta sejumlah wilayah lainnya seperti Puncak, Jayawijaya, Yalimo, dan Paniai.

Dari seluruh peristiwa tersebut, Komnas HAM mencatat sebanyak 75 orang menjadi korban, yang terdiri dari:

• 50 orang meninggal dunia
• 25 orang luka-luka

Rinciannya meliputi:

• 11 anggota TPNPB–OPM (10 meninggal, 1 luka-luka)
• 16 aparat keamanan (5 meninggal, 11 luka-luka)
• 48 warga sipil (35 meninggal, 13 luka-luka)

Secara wilayah, Provinsi Papua Pegunungan mencatat korban terbanyak dengan 25 orang meninggal dan 9 luka-luka, disusul Papua Tengah (21 meninggal, 9 luka), Papua (2 meninggal, 7 luka), dan Papua Barat Daya (1 meninggal).

Frits menegaskan bahwa konflik kekerasan di Papua tak lepas dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan politik. Oleh karena itu, menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan.

“Diperlukan ruang-ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan kelompok yang berseberangan seperti TPNPB–OPM. Kunci dari semua ini adalah membangun kepercayaan masyarakat Papua melalui keadilan, kesetaraan, dan penegakan hukum yang non-diskriminatif,” jelasnya.

Komnas HAM berharap Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap kondisi Papua dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan menciptakan ekosistem damai yang berkelanjutan. (YAN KUSUMA/DIN)