Puan Maharani Desak Pemerintah Tangani Pengangguran Sarjana

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya atas melonjaknya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tercatat sebanyak 1,01 juta sarjana di Indonesia masih belum mendapatkan pekerjaan. Puan menilai kondisi ini sebagai indikasi adanya kelemahan struktural dalam sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan arah pembangunan ekonomi nasional.

“Kita menghadapi tantangan besar. Lebih dari sejuta sarjana kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan sistem pendidikan dan pasar kerja belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata industri,” tegas Puan di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Data BPS menunjukkan dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia, lulusan universitas menyumbang angka yang signifikan, yakni 1,01 juta orang. Jumlah ini berada di bawah lulusan SD/SMP (2,42 juta), SMA (2,04 juta), dan SMK (1,63 juta), namun tetap menjadi perhatian serius mengingat tingginya tingkat pendidikan.

Menyikapi kondisi tersebut, Puan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang.

“Kampus dan SMK harus jadi bagian dari ekosistem produktif, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengusulkan pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional di berbagai wilayah strategis. Pusat ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk reskilling dan upskilling tenaga kerja, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi seperti industri digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.

“Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman,” kata Puan.

Selain itu, Puan menyoroti perlunya perluasan sektor produktif dan investasi, terutama pada industri padat karya, sektor hijau, dan ekonomi digital. Ia berharap regulasi dan insentif fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, bukan hanya sekadar mendorong sektor informal.

Untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif, Puan mendorong pemerintah untuk membangun platform digital terpadu yang melibatkan berbagai kementerian terkait. Platform ini diharapkan mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis dan menghubungkan pencari kerja lulusan sarjana/SMK dengan peluang pelatihan dan lowongan pekerjaan yang relevan.

“Lintas kementerian ini harus mampu menyambungkan pencari kerja lulusan sarjana/SMK dengan pelatihan dan lowongan kerja yang relevan. Serta menginformasikan proyeksi pekerjaan masa depan berbasis data,” ungkap Puan.

Puan mengingatkan masalah pengangguran sarjana adalah cerminan dari stagnasi dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Jika tidak segera ditangani, bonus demografi yang diharapkan dapat menjadi modal pembangunan justru berpotensi menjadi beban sosial dan ekonomi bagi negara.

“Negara harus hadir bukan hanya lewat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi rakyatnya,” pungkas Puan. (Ari Wibowo/Mun)