Komisi IX: Tingkatkan Program Ketenagakerjaan Pusat dan Provinsi Harus Bersinergi

AKTUALITAS.ID- Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja di Jakarta. Menurutnya, hal itu bisa dicapai melalui program yang bersumber dari APBD atau sinergi dengan program APBN.

Kurniasih memaparkan, banyak program nasional yang sangat terkait erat dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Diantaranya, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), Kartu Prakerja untuk 10 juta pencari kerja serta program magang luar negeri dan dalam negeri.

“Untuk itu, Dinas ketenagakerjaan di propinsi besar seperti di DKI Jakarta perlu menyiapkan diri untuk menjadi mitra pemerintah pusat dan membangun sinergi dalam mendukung program-program tersebut. Karena program tersebut manfaatnya juga akan dirasakan oleh angkatan kerja di daerah,” ujar Kurniasih dalam keterangan persnya yang diterima Aktualitas.id, Jumat (3/1/2020).

Anggota Komisi IX DPR yang membidangi Ketenagakerjaan ini menjelaskan, Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta yang juga mengelola sejumlah Pusat Latihan Kerja Daerah (PLKD) dengan fasilitas yang cukup lengkap dan modern perlu terus meningkatkan program ini.

Selain itu, Kurniasih berharap pemerintah pusat bisa mendukung program pengembangan PLKD di Jakarta. Dirinya menilai, manfaat yang diberikan melalui program tersebut sangat signifikan bagi peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja.

“PLKD nama lain dari BLK, harus didorong agar memiliki fasilitas serta kurikulum untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja baru maupun mengasah angkatan kerja lama,” paparnya.

Sementara untuk program Kartu Prakerja, Kurniasih menjelaskan program ini pun nantinya akan lebih banyak dalam bentuk pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja.

Hanya saja, kata Kurniasih, dengan jumlah pencari pekerja yang begitu besar sementara program hanya diperuntukan bagi 2 juta pencari kerja, ia berharap pendataan untuk peserta program bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai kekisruhan data peserta seperti yang terjadi pada data peserta PBI untuk BPJS Kesehatan terjadi pada program ini. [Kiki Budi Hartawan].